PR TASIKMALAYA – Ramai diberitakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghendaki jabatan Presiden selama tiga periode.
Namun kabar soal menjadi Presiden selama tiga periode tersebut dibantah tegas oleh Jokowi.
Diberitakan PikiranRakyat-Tasikmalaya.com sebelumnya, bahkan dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk menjabat menjadi Presiden selama tiga periode, seperti halnya yang ramai diperbincangkan.
Baca Juga: Singgung Impor Beras, Febri Diansyah: Ada Rente Dibalik Slogan ‘Impor Demi Cukupi Kebutuhan Rakyat’
“Saya sama sekali tidak memiliki niat, juga tidak berminat untuk menjadi presiden tiga periode,” tegas Jokowi.
Jokowi bahkan menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa masa jabatan presiden paling lama hanya dua periode.
Oleh karena itu, Jokowi mengimbau agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden paling lama dua periode. Mari kita patuhi bersama,” ujar Jokowi.
Menanggapi pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa dirinya tak berniat menjabat selama tiga periode, Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru justru meragukan pernyataan Jokowi tersebut.
Baca Juga: Kamu Pencari Kerja Setelah Lama Nganggur? Berikut 7 Tips Sukses Cari Kerja di Jakarta ala Kemnaker
Pernyataan Haris Azhar tersebut disampaikan di dalam talkshow Mata Najwa seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @MataNajwa pada Kamis, 18 Maret 2021.
Menurut Haris Azhar, pernyataan Jokowi dinilainya terkadang berbeda seperti cuaca, berubah-ubah.
Haris Azhar kemudian mengatakan, bahwa meski Jokowi dengan tegas mengatakan tidak berniat menjabat presiden selama tiga periode, namun Haris Azhar meyakini bahwa di lapangan Jokowi telah melakukan agenda lain seperti melakukan koalisi.
Baca Juga: Arief Poyuono: Saya Yakin 85 Persen Rakyat Indonesia Setuju Jokowi Tiga Periode
“Problemnya, statement (Jokowi) kadang beda seperti cuaca, berubah-ubah. Memang Jokowi tidak berminat, tapi (sudah) ada agenda lain di lapangan seperti koalisi-koalisi,” tutur Haris Azhar.
Haris Azhar kemudian menyatakan ketidak sinkronan antara pernyataan Jokowi dengan proses politik yang terjadi.
“Ada yang tidak sinkron antara Presiden dengan proses politik yang terjadi. Dia nanti mungkin akan menolak, tapi akan tetap didaulat,” ujar Haris Azhar.
Baca Juga: Tidak Mau Berhenti Menangis, Seorang Bayi 7 Bulan di Depok Dianiaya oleh Ayah Kandungnya Sendiri
“Jokowi harus paham, dia merepresentasikan lembaga kepresidenan. Lembaga ini, dia harus diuji dan dipertarungkan,” sambung Haris Azhar.
Haris Azhar kemudian mengimbau Jokowi agar dapat memastikan agenda hingga tahun 2025.
“Harusnya dia memastikan ada agenda sampai 2025. Memastikan semua berpartisipasi dalam pembangun-pembangunan,” imbau Haris Azhar.
Baca Juga: Demi Sekertaris Pribadinya, Edhy Prabowo Berikan Fasilitas Apartemen dan Mobil
Mendengar pendapat Haris Azhar, Fadjroel Rachman selaku Juru Bicara Presiden membantah dengan tegas.
“Tidak benar itu. Kita pegang pernyataan Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Bukan spekulasi liar seperti yang dikatakan Haris Azhar,” tegas Fadjroel Rachman.***