PR TASIKMALAYA – Media internasional Reuters menyoroti KSP Moeldoko yang diangkat menjadi Ketua Umum (Ketum) partai oposisi pemerintah, yaitu Partai Demokrat.
Seperti yang dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters pada Minggu, 7 Maret 2021, koalisi Jokowi kini telah mencapai 74 persen dari 575 kursi parlemen di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Reuters menilai, ketika Partai Demokrat mendukung pemerintah, maka akan secara otomatis memberi 9 poin persentase lebih banyak.
Baca Juga: Sebut KLB Moeldoko Gaya Lama Orba, Andi Mallarangeng Beberkan Peristiwa Terbentuknya PDIP Megawati
Meski demikian, penunjukan Moeldoko mendapat tentangan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY yang merupakan putra pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang.
“Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal, dan inkonstitusional ini diadakan oleh sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor eksternal,” ujar AHY.
Baca Juga: Tegas Tolak KLB Demokrat Medan, KNPD Jawa Barat: Kita Bersedia Menjadi Barisan Terdepan Amankan AHY
Karena hal tersebut, AHY mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan ke aparat penegak hukum.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan ketua partai mana yang akan diakui oleh pemerintah.
Selain itu, pendapat dari sudut pandang lainnya datang dari Hendri Satrio yang merupakan pengamat politik di Universitas Paramadina mengatakan, Jokowi akan mendapatkan keuntungan dari staf seniornya yang memimpin partai.
Baca Juga: Anggap KLB Partai Demokrat Langgar UU dan AD/ART Parpol, Mardani Ali Sera: Pelecehan Hukum
“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024, tapi hari ini, dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa untuk merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” ungkap Hendri Satrio.
Meski demikian, Hendri Satrio mengakui bahwa dirinya tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan orang mana yang sah.
Sebagaimana diketahui oleh semuanya, Partai Demokrat termasuk di antara partai minoritas yang berupaya memblokir Undang-Undang Penciptaan Kerja, yang mana program tersebut merupakan salah satu program andalan Jokowi.
Baca Juga: Simak! Diskominfo Jabar Beri Tips Cara Mudah Buat dan Perpanjang SIM secara Online
Menanggapi apa yang diberitakan oleh Reuters, politisi Partai Demokrat Ricky Kurniawan memberikan tanggapannya.
“Dunia melihat, seorang pembantu presiden yang bukan kader dan anggota mengambil alih partai oposisi!," ujar Ricky Kurniawan seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @RicKY_KCh pada Minggu. 7 Maret 2021.
"Dunia melibatkan perpolitikan Indonesia yang santun dan beradab, menjadi dua hal yang hina dan menjijikan,” sambungnya.
***