PR TASIKMALAYA – Pakar kebijakan publik Agus Pambagio, membongkar perbedaan isi paket bantuan sosial (bansos).
Agus Pambagio menyoroti perbedaan antara bansos yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan bansos yang diberikan presiden melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Perbedaan soal isi paket bantuan sosial tersebut disampaikan Abus Pambagio dalam Talkshow Mata Najwa pada Rabu, 10 Februari 2021.
Baca Juga: Minta Novel Baswedan Aktif Cari Info Kondisi Ustaz Maaher, Muannas Alaidid: Jangan Manasin Situasi
“Ada dua jenis bansos, dari presiden dan Pemprov DKI,” papar Agus Pambagio.
Agus Pambagio kemudian membeberkan perbedaan antara kedua bansos tersebut.
“Kondisi paket Pemprov rapih, yang presiden pakai goodie bag yang sudah ditukar isinya,” ungkap Agus Pambagio.
Mengejutkan, berdasarkan penuturan Agus Pambagio terkait bansos dari presiden, terdapat beberapa kejanggalan dalam penyalurannya.
“Yang presiden, ada yang melapor ke saya, ada yang minta fee Kemensos 10 persen. Saya dapat (laporan) juga dari beberapa teman,” ujarnya.
“Selain dipotong, ongkos menurunkan barang harus dibayarkan dulu oleh pak RT-nya,” lanjut Agus Pambagio.
Baca Juga: Tanggapi Peristiwa yang Dialami Dino Patti Djalal, Mardani Ali Sera: ini Harus Dibongkar
Meski demikian, Agus Pambagio tidak heran jika hal tersebut dibiarkan di Indonesia. Pasalnya, korupsi diawali dari data yang tidak valid.
“Saya tidak heran kalau data di Indonesia dibiarkan ngaco, karena dari situ korupsi jadi tidak ketahuan,” ujarnya.
Selain Agus Pambagio, Kurnia Ramadhana juga turut mengomentari kasus bansos tersebut.
Baca Juga: Siap Dikritik tapi Kontradiktif, Febri Diansyah: Pejabat Publik Tidak Boleh Tipis Kuping
Menurut Kurnia Ramadhana, masalah berawal dari data. Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan anggaran yang diperuntukan untuk memperbaharui data.
“Ini masalah klasik, setiap ada penggelontoran bansos, pasti bermasalah di data. Berapa anggaran untuk mengupdate data dan apakah sudah tepat?” tuturnya.
Menurut Kurnia Ramadhana, data yang tidak valid berpeluang terjadi kesalahan dalam penyaluran bansos.
Baca Juga: Tanggapi Soal Buzzer di Indonesia, Ketua MUI Cholil Nafis: Memakan Daging Saudaranya yang Dibunuh!
Berangkat dari data yang salah, seorang warga yang berhak mendapatkan bansos bisa jadi justru tidak mendapatkan bansos, begitupun sebaliknya.
“Data berpotensi begini, warga satu layak tapi tidak dapat (bansos), dan yang tidak layak justru dapat (bansos).
"Bahkan sampai diganti BLT (Bantuan Langsung Tunai) pun, nama yang tidak layak dapat ini tetap masuk daftar penerima,” ungkap Kurnia Ramadhana.
***