PR TASIKMALAYA – Partai Demokrat mendesak adanya revisi Undang-undang Pemilu (Pemilihan Umum) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Salah satu politisi Partai Demokrat itu adalah Andi Arief. Ia berharap bahwa Pilkada Serentak 2024 tidak terjadi.
Menurut Andi Arief, dikhawatirkan adanya politisasi ASN (Aparatur Sipil Negara). Hal ini disampaikan Andi Arief dalam cuitan Twitter @Andiaerief_ pada Minggu, 31 Januari 2021.
Baca Juga: Terkesan Bela Permadi Arya, Ferdinand Hutahaean: Mungkin Keseleo Jempol dan Lidahnya
“Pilkada dipertahankan 2024. Ada 272 PLT yang seharusnya terisi dengan pilkada 2022 dan 2023,” tulis akun Twitter @Andiarief_ seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com
“Paling dikhawatirkan adalah 272 kepala daerah tersebut jadi ajang politisasi ASN,” tambahnya.
Politisi Partai Demokrat ini berharap hal yang ia takutkan tidak terjadi.
“Partai dapat jatah kepala daerah PLT(Pelaksana Tugas). Mudah-mudahan ini tidak terjadi,” ucap Andi Arief.
Diberitakan sebelumnya, hal senada juga disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Hidayat Nur Wahid (HNW).
Mardani Ali Sera dan Hidayat Nur Wahid menyampaikan ingin adanya revisi UU Pemilu untuk Pilkada Serentak 2024.
Baca Juga: Pelapor Permadi Arya Ngaku Diteror, Haris Pratama: Semoga Allah Melindungi Saya dan Keluarga
Mardani Ali Sera mengkhawatirkan jika terjadi masa panjang ratusan PLT akan timbulkan dampak yang berbahaya.
Menurutnya, hal itu akan lahirkan tirani baru dan oligarki yang terstruktur.
Sedangkan Hidayat Nur Wahid (HNW), mengkhawatirkan terjadinya disabilitas politik dan keamanan pada Pilpres dan Pileg 2024.
“Pilkada 2020 tetap dilaksanakn agar tak ada Kepala Daerah yang Plt(Pelaksana Tugas),” ucap Hidayat Nur Wahid
“Harusnya Pilkada 2022&2023 juga tak diundur untuk dibarengkan dengan pilpres & pileg 2024, sebab kalau diundur akan ada ratusan Kepala Daerah yang Plt,” tambahnya.***