Dua Menteri Terjerat Korupsi, Refly Harun Minta Jokowi Pimpin Langsung Pemberantasan Korupsi

7 Desember 2020, 08:42 WIB
Potret ahli hukum tata negara, Refly Harun. /Instagram @reflyharun/

PR TASIKMALAYA - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi kasus yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Juliari menyerahkan diri ke KPK usai korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanggulangan Covid-19.

Sebelumnya, Refly juga menanggapi OTT KPK terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo soal izin ekspor benih lobster.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Pukul Telak Podcast soal Ekspor Lobster, Deddy Corbuzier: Saya Minta Maaf

Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Refly Harun, ia mengaitkan dua kasus korupsi tersebut dengan syair lagu dari penyanyi Ebiet G Ade.

“Jadi bayangkan, jadi seperti kata Ebiet ‘dalam kekalutan masih banyak kawan yang tega berbuat nista’ ini bukan kawan tapi banyak pejabat yang berbuat nista,” ucap Refly Harun.

Setelah itu, Refly Harun memberikan saran kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memimpin langsung dalam pemberantasan korupsi di tanah air ini.

Baca Juga: Dua Menteri Terjerat Korupsi, Pakar Hukum Pidana Singgung Pasal 2 UU Tipikor

“Kalau tidak ada ketegasan kalau tidak ada leadership atau kepemimpinan dari Presiden orang pertama di Republik ini jangan harap korupsi akan tumbang, korupsi akan hilang dan jangan harap cita-cita reformasi agar korupsi hilang di republik ini akan tercapai,” tutur Refly Harun

Pengamat politik itu menuturkan bahwa Jokowi harus dapat memberikan tindakan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi meskipun pelaku berkaitan erat dengan dirinya.

“Jadi sekali lagi, saya pribadi mengetuk hati pikiran Presiden Jokowi untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi untuk menyikat semua yang melakukan tindak pidana korupsi walaupun orang dari partainya, walaupun orang dari koalisinya, walaupun pejabat-pejabat yang dekat di lingkar kekuasaanya,” ucap Refly Harun.

Baca Juga: Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Vaksinasi Masih Harus Lalui Tahap BPOM

“Karena dengan cara itulah kita akan terhindar dari korupsi, tentu kalau itu dilakukan masyarakat sipil akan banyak mendukung, ya mungkin akan berhadapan dengan elite elite kekuasaan namun apa gunanya kalau keselamatan bangsa dan negara ini terancam dengan perilaku korupsi seperti itu,” tambahnya.

***

Editor: Tyas Siti Gantina

Sumber: YouTube Refly Harun

Tags

Terkini

Terpopuler