Network
/photo/2020/05/11/2092863548.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 6.305 keluarga penerima bantuan sosial PSBB di Kota Tasikmalaya tidak tervalidasi di Kantor Pos Kota Tasikmalaya.
Dari data jumlah penerima bantuan sebanyak 17.590 keluarga, yang tervalidasi oleh pihak kantor pos Kota Tasikmalaya hanya sebanyak 11.286 atau ada selisih sebanyak lebih dari 6000 keluarga.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Kantor Pos Kota Tasikmalaya Akbar Anugra Adipasa saat menghadiri peluncuran bantuan sosial PSBB Kota Tasikmalaya bertempat di kantor Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Senin 11 Mei 2020.
Baca Juga: Akui Bosan untuk Melawak, Andre Taulany: Kita Manusia Bisa Juga Punya Perasaan Jenuh
Menurut Akbar, ketika pihaknya melakukan validasi dengan mencocokan data yang dari Dinas Kota Tasikmalaya dengan data di Kementerian Dalam Negeri, ternyata ada sejumlah data yang invalid khusunya menyangkut NIK di e-KTP yang tidak sesuai.
Sejumlah penerima memiliki NIK yang aneh, karena jumlah nomornya tidak sesuai. Ada yang lebih, ada yang kurang, bahkan ada yang nomor KTP-nya cuma lima digit.
"Di e-KTP itu kan seharusnya semua nomornya itu 16 digit, tapi ini ada yang lebih ada yang kurang termasuk ada yang NIK-nya hanya lima digit," ujar Akbar.
Atas kondisi tersebut, lanjut Akbar, pihaknya tidak bisa memasukkan data yang invalid tersebut ke data yang ada di kantor pos sehingga dipastikan ada keluarga yang penyaluran bantuannya tertunda.
Baca Juga: Lakukan Aksi dengan Modus Jual Daging Sapi, Penjual Daging Babi di Bandung Berhasil Ditangkap Polisi
"Ya demi keamanan kita tidak bisa menyalurkan bantuan jika datanya tidak lengkap, itu juga untuk pertangungjawaban nanti dalam laporan akhir," katanya.
Terkait itu kata dia, pihaknya akan segera melakukan rapat konsolidasi dengan para lurah dan camat termasuk dengan Dinas Sosial guna melakukan penyempurnaan data.
"Mudah-mudahan data yang kurang tersebut bisa terselesaikan sehingga tidak ada lagi selisih data penerima bansos dari pemerintah dengan data yang ada di kantor pos," katanya.
Baca Juga: Puluhan Jemaah Terpapar Covid-19 Usai Salat Jumat, Polisi Turun Tangan untuk Evakuasi
Menanggapi itu, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, pihaknya meminta kepada pihak Dinas Sosial dan Disdukcapil Kota Tasikmalaya termasuk para camat dan lurah agar segera memperbaiki data yang tidak lengkap khususnya terkait NIK yang ada di KTP.
