Network
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah melalui menko perekonomian telah meluncurkan Program Kartu Prakerja pada 20 Maret 2020 lalu.
Program tersebut dinilai sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang sangat menjanjikan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
Terlebih, ketika launching program Kartu Prakerja tersebut berbarengan dengan merebaknya wabah virus Corona atau Covid-19, yang mengakibatkan sejumlah pekerja di-PHK dan kehilangan pekerjaan.
Baca Juga: Otoritas Kesehatan Wuhan Ungkap 4 Alasan Revisi Jumlah Kasus dan Kematian akibat Covid-19
Menanggapi keadaan tersebut, pemerintah pun meningkatkan anggaran Kartu Prakerja yang semula 10 Triliun untuk 2 juta peserta menjadi 20 Triliun untuk 5,6 juta peserta Kartu Prakerja, dengan tujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak Covid-19.
Ekpektasi masyarakat terhadap program Kartu Prakerja pun terbilang cukup tinggi. Terbukti dari banyaknya jumlah pendaftar setelah pembukaan pendaftaran dibuka.
Tak hanya dari masyarakat yang mendaftar, program ini juga mendapat sambutan baik dari para pengelola Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK).
Baca Juga: Update Virus Corona di Indonesia per 18 April 2020: Pasien Positif Sentuh 6.000 Kasus
Sebagai lembaga pelatihan yang legal dan mitra Disnaker, LPK menyambut gembira karena leading sektor sebagai pelaksana Kartu Prakerja adalah Kemnaker.
Saking antusiasnya menyambut program Kartu Prakerja tersebut, banyak LPK mendaftar di kelembagaan.kemnaker.go.id, agar tercatat sebagai lembaga penyelenggara Kartu Prakerja dengan harapan bisa ikut serta dalam melaksanakan program tersebut.
Hanya saja untuk mendaftar menjadi lembaga penyelenggara Kartu Prakerja ternyata tidak semudah dengan yang dibayangkan.
Baca Juga: Basmi Covid-19, Jerman dan Italia Siap Luncurkan Aplikasi Pelacak Kontak Pengidap Corona
Di mana di saat pandemi Covid-19 sekarang ini, pelaksanaan Kartu Prakerja dilaksanakan secara online.
"Bagi sebagian besar LPK, sistem ini belum terbiasa dilakukan. Indikatornya adalah dengan merebaknya pelatihan pembelajaran daring oleh berbagai institusi," ujar salah satu penggiat LPK sekaligus Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HLPKI/HILLSI) Tasikmalaya Tatang Taqyudin, Sabtu, 18 April 2020.
Dikatakan Tatang, LPK yang mendaftar diharuskan memenuhi persyaratan yang ditentukan, di antaranya sudah mempunyai pin lembaga, sudah terakreditasi, dan harus memiliki MOU dengan platform digital.
Baca Juga: Rumor Pemalsuan Angka Mencuat, Tiongkok Malah Revisi Laporan Kematian Naik 50 Persen
"Nah setelah melengkapi persyaratan tersebut baru lolos kurasi yang dilakukan oleh PMO," katanya.
Dikatakan Tatang, setelah memenuhi semua persyaratan pun masih banyak LPK yang belum lulus kurasi oleh PMO.
Hanya saja kata dia, anehnya ada sejumlah LPK yang belum terakreditasi dan LPK-nya baru muncul tapi sudah ceklis merah sebagai mitra pelaksana Kartu Prakerja.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya, 18 April 2020: Cipatujah dan Kawalu Waspada Hujan Sedang
"Itulah yang menjadi keluhan rata-rata para pimpinan LPK, sampai saat ini belum ada satu pun LPK yang bisa mengakses Kartu Prakerja termasuk di Kota Tasikmalaya," katanya.
"Walau sudah ada 8 LPK kota Tasikmalaya yang sudah ceklis merah di kelembagaan Kemnaker sebagai mitra pelaksana KPK," kata Tatang menambahkan.
Sebagai ketua HILLSI Kota Tasikmalaya, pihaknya mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Disnaker Kota Tasikmalaya untuk proaktif memperjuangkan LPK yang ada di Kota Tasikmalaya agar bisa ikut serta dalam implementasi program Kartu Prakerja.
Baca Juga: Mengandung Nutrsi dan Vitamin, Ketahui Manfaat Biji Bunga Matahari Lainnya
"Sekarang kami DPC, DPD dan DPP HILLSI sedang berusaha maksimal memperjuangkan ke kementrian terkait agar seluruh LPK Selindo bisa terakomodir sebagai lembaga pelaksana Kartu Prakerja," ujarnya.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Rahmat Mahmuda mengatakan, sebelum diluncurkan Kartu Prakerja oleh kementrian, pihaknya telah mengajukan lebih dari tiga ribu Kartu Prakerja kepada pemerintah untuk penentuan alokasi.
Dikatakan Rahmat, untuk se-Jawa Barat, alokasi Kartu Prakerja itu sebanyak sembilan ratus ribu.
Baca Juga: Baznas Kabupaten Tasikmalaya Bantu Warga Terdampak Pandemi Covid-19
"Hingga sekarang alokasi untuk kota dan kabupaten termasuk untuk Kota Tasikmalaya itu belum ada angka berapa alokasi yang diberikan.
"Makanya selama dua minggu kemarin kita sudah kembali melakukan pendataan yang hasilnya mudah-mudahan akan jadi dasar oleh pusat untuk memberikan jumlah alokasi Kartu Prakerja untuk Kota Tasikmalaya," ujar Rahmat.***
