Network
Saking antusiasnya menyambut program Kartu Prakerja tersebut, banyak LPK mendaftar di kelembagaan.kemnaker.go.id, agar tercatat sebagai lembaga penyelenggara Kartu Prakerja dengan harapan bisa ikut serta dalam melaksanakan program tersebut.
Hanya saja untuk mendaftar menjadi lembaga penyelenggara Kartu Prakerja ternyata tidak semudah dengan yang dibayangkan.
Baca Juga: Basmi Covid-19, Jerman dan Italia Siap Luncurkan Aplikasi Pelacak Kontak Pengidap Corona
Di mana di saat pandemi Covid-19 sekarang ini, pelaksanaan Kartu Prakerja dilaksanakan secara online.
"Bagi sebagian besar LPK, sistem ini belum terbiasa dilakukan. Indikatornya adalah dengan merebaknya pelatihan pembelajaran daring oleh berbagai institusi," ujar salah satu penggiat LPK sekaligus Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HLPKI/HILLSI) Tasikmalaya Tatang Taqyudin, Sabtu, 18 April 2020.
Dikatakan Tatang, LPK yang mendaftar diharuskan memenuhi persyaratan yang ditentukan, di antaranya sudah mempunyai pin lembaga, sudah terakreditasi, dan harus memiliki MOU dengan platform digital.
Baca Juga: Rumor Pemalsuan Angka Mencuat, Tiongkok Malah Revisi Laporan Kematian Naik 50 Persen
"Nah setelah melengkapi persyaratan tersebut baru lolos kurasi yang dilakukan oleh PMO," katanya.
Dikatakan Tatang, setelah memenuhi semua persyaratan pun masih banyak LPK yang belum lulus kurasi oleh PMO.
Hanya saja kata dia, anehnya ada sejumlah LPK yang belum terakreditasi dan LPK-nya baru muncul tapi sudah ceklis merah sebagai mitra pelaksana Kartu Prakerja.
