Network
PIKIRAN RAKYAT - Banjir awal tahun 2020 menerjang beberapa wilayah di Indonesia.
Kerugian untuk keseluruhan wilayah diperkirakan mencapai Rp 10 triliun rupiah.
Badan Penanggulangan Bencana (BNPD) mencatat hingga 4 Januari, sebanyak 1.317 rumah rusak berat, 7 rumah rusak sedang dan 544 rumah rusak ringan.
Baca Juga: Ketua HLKI Sebut Masyarakat Terbebani dengan Kenaiakan Tarif Tol hingga Rokok
Adapun sebanyak 5 fasilitas umum yang rusak serta 3 fasilitas pendidikan rusak ringan dan 2 rusak sedang.
Sementara itu, sebanyak 2 fasilitas peribadatan rusak sedang dan 24 jembatan mengalami rusak berat.
Di Kota Depok sendiri, kerugian akibat banjir sebesar Rp 9 miliar.
Hitungan kerugian tersebut belum mencapai 100 persen, namun masih setengahnya.
Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi PMJNews, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan bahwa perihal kerugian yang dialami oleh Kota Depok masih dihitung hingga kini.
Baca Juga: 800 Siswa Dapatkan Bimbel Online Gratis dari Pemkab Banyuwangi
Idris mengatakan bahwa ia meminta Ridwan Kamil untuk memasukkan Kota Depok ke wilayah tanggap darurat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kota Depok kini sudah menetapkan tanggap darurat pada tanggal 1 hingga 7 Januari 2020.
Adanya tanggap darurat diharapkan pengunaan dana BTT di Provinsi Jawa Barat bisa membantu Kota Depok.
Menurutnya untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor memiliki hambatan dalam pengadaan.
Sementara pengadaan melalui lelang membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Misalnya kayak bencana longsor seperti itu, kalau dananya lebih dari Rp 1 miliar harus dilelang.
"Nah itu yang kita komunikasikan ke Kementreian Dalam Negeri, kalau bisa nggak usah lelang. Kalau lelang lama lagi," ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Depok, di Gedung DPRD, pada Senin 6 Januari 2020.***
