Network
PR TASIKMALAYA- Rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras hingga satu juta ton terus menuai gelombang penolakan dari berbagai kalangan, salah satunya yakni Anggota Komisi II DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid.
Berdasarkan keterangannya, Faizal Hafan Farid mengungkapkan, bahwa kebijakan impor beras harus bersifat teknis karena panen tengah berlangsung seperti disampaikan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Oleh karena itu, tambah Faizal Hafan Farid, terkiat rencana ipor beras, pemerintah perlu memahami kondisi para petani lantaran menanam padi tidak mudah ditambah harga pupuk yang tinggi dan kondisi sawah yang kerap kali terkena bencana banjir.
Sebelumnya, wacana pemerintah perihal impor beras ini menuai banyak kecaman berbagai kalangan termasuk sejumlah kepala daerah.
Hal itu, lantaran rencana impor beras tersebut akan dilakukan pada saat petani dalam negeri akan menghadapi musim panen raya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan baru-baru ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras ketika memasuki musim panen raya.
Namun, rencana yang kadung mencuat itu kini kian banyak ditanggapi oleh berbagai pihak, sebagaimana diberitakan Cirebonraya.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "PKS Minta Pemerintah Bersyukur Jika Panen Berhasil, Tak Perlu Impor Beras", Faizal Hafan Farid pun menyampaikan pendapatnya.
“Jika ada petani yang berhasil panen dalam kondisi seperti itu seharusnya pemerintah bersyukur,” ungkapnya, kemarin.
Menurut dia, ketika para petani mampu mengatasi persoalan banjir dan mahalnya harga pupuk menjadi pencapaian luar biasa. Di samping itu, jika rencana impor beras benar dilakukan otomatis secara nasional harga beras turun karena para tengkulak sangat cerdas.
“Mungkin ada sebagian ada yang gagal tapi ada juga yang sukses dan tetap eksis. Karena para tengkulak mengambil manfaat sejak awal penanaman padi,” tuturnya.
“Sekarang panen yang tadinya pengen dijual dengan harga Rp4.000 perkilogram gabah, tapi boro-boro segitu hanya Rp3.300. Jauh banget kan,” tambahnya.
Faizal menilai harga tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dan pembelian pupuk. Sehingga, kebijakan impor beras dinilai tidak berpihak kepada para petani.
“Pemerintah juga bilang anti barang asing atau impor. Tapi kalau sama beras itu cinta,” ujarnya.
Oleh karena itu, perlu ada penyampaian kepada publik secara bersama-sama bahwasanyapemerintah peduli kepada para petani. Akan tetapi, nasib dan kesejahteraan petani juga harus diperhatikan.
“Yang tadinya pemerintah ada dana untuk membeli beras impor seharusnya bisa juga dimanfaatkan untuk pembelian ke masyarakat jadi dipermudah dan dikelola. Kalau cerita tidak jadi impor beras itu biasa-biasa saja menurut saya. Petani kondisinya tetap saja tidak diuntungkan,” tukasnya.(Arif Pratama)***(Agung Nugroho/Cirebonraya.Pikiran-Rakyat.com)
