PR TASIKMALAYA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan dua solusi terkait polemik Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
Solusi tersebut dibeberkan Ridwan Kamil, berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada.
Menurut Ridwan Kamil, solusi tersebut diberikan tanpa harus pemimpin daerah melanggar aturan yang telah diberlakukan yaitu PP 36 Tahun 2021.
Berikut dua solusi yang diberikan Ridwan Kamil soal UMK, seperti yang dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @ridwankamil pada 29 Desember 2021.
Baca Juga: Cara Menulis X Ungkap Kepribadianmu Berdasarkan Ilmu Grafologi, Ada yang Perfeksionis
Pertama, UMK untuk 2022 tetap mengikuti PP 36 2021.
PP 36 2021, mengatur upah bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Adapun jumlah buruh yang masuk ke dalam kategori ini, seluruhnya hanya berjumlah lima persen dari total 10 juta buruh yang ada di Jawa Barat.
PP 36 mengatur kenaikan UMK sebesar 0 persen sampai 1,72 persen.
Baca Juga: Beda dari Gejala Klasik Virus Corona, Begini Gejala Seseorang Terpapar Covid-19 Varian Omicron
Kedua, bagi buruh yang masa kerjanya di atas satu tahun, tidak diatur rumusnya oleh PP 36.
Adapun jumlah buruh yang termasuk kategori ini, sebesar 95 persen dari total 10 juta buruh yang ada di Jawa Barat.
Upah yang diberikan, bersifat skalatis dan sesuai persetujuan masing-masing perusahaan.
Perhitungan UMK diberikan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Bela Giring, Dedek Prayudi Bantah Pernyataan Geisz Chalifah: Anies Dikeluarkan karena Nggak Becus
Terkait kenaikan, diputuskan sekitar 3,27 persen hingga 5 persen.
“Semoga ini menjadi kemaslahatan bagi buruh dan pengusaha,” ujarnya.
Selain itu, gubernur lulusan ITB tersebut berharap agar solusi tersebut dapat menjadi kebangkitan ekonomi di tahun mendatang.
“Kondusifitas kebangkitan ekonomi 2022,” pungkasnya.***