PR TASIKMALAYA – Kabupaten Bogor akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 pada 20 Desember 2020.
Jelang Pilkades Serentak 2020, Bupati Bogor Ade Yasin meminta Satgas Penanganan Covid-19 memberikan edukasi secara masif soal protokol kesehatan.
"Satgas Covid-19 dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) agar terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada panitia pemilihan tingkat desa, calon dan masyarakat secara masif dan terstruktur," kata Ade seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Selasa, 8 Desember 2020 dari Antara.
Baca Juga: Pilkada Serentak Ditetapkan jadi Hari Libur Nasional, Menaker: Pekerja yang Masuk Dapat Upah Lembur
Menurutnya, perlu penerapan ketat protokol kesehatan standar pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan Pilkades serentak, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
Ade berpesan, agar tidak terjadi kerumunan di hari pemilihan. Pasalnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menganggap kasus penularan Covid-19 di wilayahnya sudah terlampau tinggi.
Hingga Minggu, 6 Desember 2020 malam, tercatat 3.966 kasus dengan rincian 3.339 kasus sembuh dan 72 kasus meninggal dunia.
Baca Juga: Tanggapi Kasus Bentrok Polisi-FPI, Husin Shihab: Tak Tutup Kemungkinan HRS Punya 'Laskar Khusus'
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, Pemkab Bogor tetap akan menggelar Pilkades serentak di 88 desa pada Desember 2020, meski sempat diundur selama satu bulan.
"Kita sebagai panitia tingkat kabupaten, berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan pelaksanaan Pilkades di lapangan," kata Burhan.
Menurutnya, Pilkades yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 itu kini tengah dalam tahap seleksi para bakal calon kepala desa.
Baca Juga: Petakan Daerah Prioritas Penerima Vaksin Covid-19, Pemprov Jabar Bidik Zona Merah
Burhan menyebut, panitia di tingkat kabupaten mulai melakukan persiapan berupa pemetaan terhadap jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Ia mengatakan, pemetaan difokuskan kepada wilayah yang berpotensi terjadi konflik, khususnya di wilayah yang jumlah penduduknya terbilang padat.
"Kita juga sambil melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi menimbulkan gesekan saat pelaksanaan Pilkades serentak. Semuanya kita bahas di sini," kata Burhan.***