Network
Reformasi monarki di Thailand dianggap hanya membantu memperkuat pengaruh militer selama beberapa dekade di lingkup politik.
Sementara itu, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyayangkan sikap dan kondisi terkini Thailand.
Hal itu merujuk pada dakwaan dan tindakan yang diterima orang-orang yang menggunakan hak mereka secara damai.
Baca Juga: Ingin Nikmati Hidup, Janji Luhut pada sang Istri: Bakal Pensiun dari Politik di 2024
Partai oposisi Thailand juga mengutuk keras tindakan brutal aparat keamanan dalam membubarkan para demonstran.
"Penggunaan kekerasan untuk menekan protes menambah bahan bakar api kebencian dan meningkatkan krisis iman," kata enam pihak dalam sebuah pernyataan.***
