Network
PR TASIKMALAYA – Jumat, 16 Oktober 2020 amarah warga Thailand bergejolak. Pasalnya, para demonstrans berunjuk rasa melawan pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri Prayuth Can-ocha.
Unjuk rasa besar-besaran itu dipimpin oleh seorang pemuda. Para demonstran memprotes pemerintahan yang didominasi oleh tokoh militer dan Istana Kerajaan Raja Maha Vajiralongkorn.
“Pemerintah secara diktator menggunakan kekerasan untuk membubarkan gerakan rakyat,” ujar Tattep Ruangprapaikitseree, salah satu demonstran.
Baca Juga: Penelitian WHO: Pria Lebih Rentan Terpapar Virus Corona
Menanggapi hal tersebut, pihak kerajaan tidak banyak berkomentar. Namun dalam siaran televisi pemerintah, pihak kerajaan mengatakan membutuhkan orang-orang yang mencintai negara dan mencintai kepemimpinan monarki.
Kericuhan semakin menjadi ketika 50 demonstran ditangkap, bahkan salah satu jurnalis online, Prachatai, ditangkap secara langsung.
Protes terjadi dari seluruh provinsi di Thailand, bahkan mahasiswa dari berbagai universitas di Thailand turun ke jalan.
Baca Juga: HUT ke-19 Kota Tasikmalaya: Kasus DBD Meningkat, Wagub Minta Warga Terapkan PHBS
Sebelumya, Prayuth pertama kali mengambil alih kekuasaan sebagai militer dalam kudeta tahun 2014.
Pengamat politik mengatakan, Prayuth merekayasa pemilihan umum untuk tetap memegang kekuasaan sebagai perdana menteri sipil.
Singkatnya, pemilu berjalan tidak adil. Oleh karena itu, para pengunjuk rasa menginginkan adanya konstitusi baru untuk menggantikan pemerintahan yang dirancang dengan kekuasaan militer.
Baca Juga: Sinopsis Film 'A Company Man', Tayang Malam Ini di Trans 7
“Saya tidak akan berhenti,” ujar Prayuth yakin.
Bahkan ia menambahkan, tindakan darurat akan diberlakukan hingga 30 hari ke depan. Partai oposisi parlemen Thailand mengutuk tindakan darurat tersebut.
“Penggunaan kekerasan untuk menekan protes justru menambah ujaran kebencian,” ujar perwakilan salah satu partai oposisi.***
