Network
PR TASIKMALAYA – Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat seakan tak pernah berhenti.
Dimulai dari kebijakan Amerika yang meberikan sanksi kepada Iran karena mencoba mengembangkan senjata nuklir.
Padahal dunia telah sepakat untuk mengentikan penggunaan nuklir sebagai senjata perang. Konflik berlanjut ketika pandemi Covid-19 menyerang negara Iran dan negara lainnya.
Baca Juga: Video Clip ‘Lovesick Girls’ BLACKPINK Diprotes Perawat Korea Selatan
Seperti yang dinyatakan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Ia menuduh Amerika Serikat menargetkan ‘saluran yang tersisa untuk membayar makanan dan obat-obatan’ Iran di tengah pandemi melalui sanksi baru.
Amerika Serikat memberikan sanksi baru pada sektor keuangan Iran, menargetkan 18 bank Iran dalam upaya untuk lebih menutup Iran dari sistem perbankan global karena Washington meningkatkan tekanan pada Teheran beberapa pekan menjelang pemilihan Presiden AS.
Baca Juga: Risma Marah, Fasilitas Publik Milik Rakyat Surabaya Dirusak Pendemo UU Cipta Kerja
“Di tengah pandemi Covid-19, rezim AS ingin menghilangkan beberapa saluran kami yang tersisa untuk membayar makanan dan obat-obatan.
“Tapi berkonspirasi untuk membuat penduduk kelaparan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Zarif.
Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati menolak sanksi baru itu dan menilainya sebagai propaganda terkait dengan politik dalam negeri AS.
Baca Juga: Airlangga Tuding Demo UU Ciptaker Dibiayai, Komnas HAM Bereaksi
“Daripada memiliki efek ekonomi, langkah Amerika itu untuk propaganda domestik dan tujuan politik AS, dan menunjukkan kepalsuan hak asasi manusia dan klaim kemanusiaan para pemimpin AS,” ucap Hemmati.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada dibalik sanksi baru AS sebagai upaya memikat (Presiden AS Donald Trump) untuk menggandakan penargetan yang tidak manusiawi terhadap rakyat sipil Iran.***
