Network
PR TASIKMALAYA – Taliban menyebut bahwa pihaknya telah membubarkan komisi pemilihan Afghanistan.
Komisi pemilihan Afghanistan merupakan sebuah panel yang mengawasi pemilihan selama pemerintahan yang didukung Barat sebelumnya.
Menurut Taliban, pihaknya membubarkan komisi pemilihan Afghanistan itu karena disebut tidak perlu.
“Komisi-komisi ini tidak perlu ada dan tidak perlu beroperasi,” kata juru bicara Taliban, Bilal Karimi.
Baca Juga: Tak Terduga, Fancam Rei IVE Menunjukkan Jumlah Penonton yang Fantastis!
Ia mengacu pada Komisi Pemilihan Independen (IEC) dan Komisi Pengaduan Pemilihan Independen.
“Jika kami merasa perlu, Imarah Islam akan menghidupkan kembali komisi ini,” tambahnya, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera.
Taliban meraih kekuasaan pada Agustus lalu ketika pemerintah yang didukung Barat bubar pada tahap akhir penarikan militer yang kacau oleh Amerika Serikat.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Perlu Mengisi Penuh BBM Sebelum 29 Desember 2021?
Didirikan pada tahun 2006, IEC diberi mandat untuk menyelenggarakan dan mengawasi semua jenis pemilihan, termasuk pemilihan presiden.
"Mereka telah mengambil keputusan ini dengan tergesa-gesa dan membubarkan komisi akan memiliki konsekuensi besar," ujar Aurangzeb, yang memimpin komisi sampai jatuhnya rezim sebelumnya.
“Jika struktur ini tidak ada, saya 100 persen yakin bahwa masalah Afghanistan tidak akan pernah terpecahkan karena tidak akan ada pemilihan umum,” lanjutnya.
Baca Juga: Soroti Video Pencurian Kotak Amal, Rocky Gerung: Jawaban terhadap Keterangan Sri Mulyani ...
Halim Fidai, seorang politisi senior di rezim sebelumnya, mengatakan keputusan untuk membubarkan komisi pemilihan menunjukkan bahwa Taliban tidak percaya pada demokrasi.
“Mereka menentang semua institusi demokrasi. Mereka mendapatkan kekuasaan melalui peluru dan bukan surat suara,” tutur Fidai, yang menjadi gubernur empat provinsi selama 20 tahun terakhir.
Sebelum pengambilalihan Taliban, beberapa pejabat komisi pemilihan dibunuh oleh kelompok bersenjata.
Karimi mengatakan pihak berwenang juga telah membubarkan dua departemen pemerintah minggu ini, yakni kementerian perdamaian, dan kementerian urusan parlemen.
Taliban telah menutup mantan kementerian urusan wanita dan menggantinya dengan kementerian untuk mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan.
Kementerian itu mendapatkan popularitas selama tugas pertama Taliban berkuasa pada 1990-an karena menegakkan doktrin agama dengan keras.
Baca Juga: Keistimewaan Ayat Kursi, Gus Baha: Allah Menerangkan Diri-Nya Sendiri
Pemerintah Taliban mendesak masyarakat internasional untuk mengembalikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan yang ditangguhkan dan telah menjanjikan aturan yang lebih moderat kali ini.***
