PR TASIKMALAYA - Seperti yang diketahui, penyelenggaraan Vaksin Massal Covid-19 akan segera dilaksanakan oleh pemerintah.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyampaikan dalam rapat bersama para Menteri perihal rencana beberapa program di tahun 2021.
Dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com dari akun twitter milik pria yang akrab disapa Jokowi ini, mengatakan bahwa pemerintah akan menggelar vaksinasi massal Covid-19 dan juga telah mengamankan pasokap Vaksin Sinovac, Novavax, AstraZeneca dan BioNTech-Pfizer.
Baca Juga: Yakinkan Kebangkitan Ekonomi Parekraf, Sandiaga Uno Minta Penjelasan Soal Covid-19 Baru ke Menkes
Baca Juga: Ingatkan Menhan Prabowo Soal ‘Drone’, Komisi I DPR : Wilayah Kita Diobok-obok Pihak Asing!
“Tahun ini, pemerintah akan menggelar vaksinasi massal Covid-19. Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer,” tulis Jokowi dalam akun twitter @Jokowi.
Menanggapi hal itu, menurut pengacara kondang Hotman Paris, dia meminta pemerintah untuk mengizinkan pihak swasta import vaksin secara mandiri dengan diawasi BPOM.
Bahkan masyarakat diperbolehkan memilih Vaksin gratis swasta atau mandiri dengan cara bayar ke importis swasta.
Baca Juga: Mantan Menteri Koperasi dan UKM Kepemimpianan Soeharto, Subiakto Tjakrawerdaya Meninggal
Baca Juga: Waketum Gerindra Dukung Pembubaran FPI, Fadli Zon: Tak Ada Keputusan Dukung Tanpa Pengadilan
“Izinkan swasta import vaksin di awasin BPOM dan masyarakat boleh milih mau vaksin gratis swasta atau vaksin mandiri dgn cara bayar ke importir swasta,” tutur Hotman Paris, dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com pada 3 Januari 2021.
Hotman Paris meminta kepada Jokowi untuk tidak lama proses vaksinasi Covid-19, karena selama tiga setengah tahun proses Vaksinasi dianggap terlalu lama.
“Bapak Presiden Jokowi, kami masyarakat menghimbau agar proses Vaksinasi jangan sampai tiga setengah tahun, agar proses vaksinasi diijinkan pula pihak vaksinasi mandiri,” ucap Hotman Paris.
Baca Juga: Ditanya Soal Kasus Chat Mesum HRS yang Kembali Dibuka, Mahfud MD: Itu Urusan Pengadilan
“Vaksinasi mandiri artinya masyarakat boleh memilih untuk mendapatkan vaksinasi gratis dari pemerintah atau bayar vaksinasi mandiri,” tambahnya.
***