Network
PIKIRAN RAKYAT - Pada Sabtu 21 Desember 2019. telah dilaksanakan Seminar Nasional Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat 2019.
Seminar ini dilaksanakan di Laboratorium Manajemen Bisnis (LM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.
Dengan bertemakan "Inovasi Pembiayaan untuk akselerasi Pembangunan di Jawa Barat".
Kegiatan ini dihadiri oleh Hasan Fawzi Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, OlehSoleh Wakil Ketua DPRD Jabar, , Yudi Azis Dekan FEB Unpad, serta Umi Kaltum Direktur LM FEB Unpad yang bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga: Kominfo Akan Denda Rp 100 Juta untuk Penyelenggara Sistem Elektronik yang Siarkan Konten Pornografi
Seminar yang dihadiri pula oleh Hoesen, Kepala Eksekutif Psar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan.
Peningkatan pemahaman ini dikatakan sangat penting karena persepsi mengenai utang ini masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk menerbitkan obligasi daerah.
Mengingat kebutuhan infrastruktur enam kali lipat lebih besar dibandingkan kemampuan daerah untuk meminjam.
Baca Juga: Gelar Rakornas dan Penghargaan Anugerah Revolusi Mental, Menko PMK berharap GNRM terus Bergaung
"Kendalanya soal pemahaman mengenai hutang. Ini persoalan persepsi saja karena periode pejabat pemerintah ada waktunya, misalnya tiga tahun lagi akan selesai masa jabatannya namun akan menerbitkan hutang yang usianya lima tahun. Kemudian, karena belum pernah berhutang takut bertanggung jawab, takut salah. Kekhawatian ini yang dipermaslahkan," tutur Hoesen.
Kekhawatiran juga terjadi pada kualitas maupun kompetensi SDM di BUMD yang kerap menjadi salah satu aspek yang dikhawatirkan.
Di sana, Hoesen juga mengatakan bahwa skema pendanaan melalui obligasi daerah ini memilki sejumlah keuntungan.
Baca Juga: Masih Menjadi Polemik, Produsen Kini Ciptakan Mobil Listrik dengan Suara Khas Mobil Konvensional
Salah satunya yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
Hal ini yang akan menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap daerah, sehingga untuk mengawasi laju pembangunan pun bisa sesuai dengan aturan.
"Obligasi daerah lebih menarik dibandingkan pinjaman konvesional ke bank. Ini bisa meningkatkan peran serta warga untuk pembangunan karena uang mereka tertanam di sana. Ya kalau di dunia kapitalis kan, rasa cinta itu ada rasionalitasnya yang didorong lewat berapa besar uang kita ada di sana," ujar Hoesen dalam seminar tersebut. ***
(Rahmi Nurlatifah/ PR)
