Kebijakan Minyak Goreng 'Satu Harga' Dinilai Pakar Ekonomi Kurang Tepat Sasaran, Kenapa?

20 Januari 2022, 16:54 WIB
Seorang pakar ekonomi memberikan tanggapann ya terkait dengan kebijakan minyak goreng yang saat ini banyak diperbincangkan. //Freepic.com/user3802032

PR TASIKMALAYA - Baru-baru ini, publik menyoroti kebijakan minyak goreng menjadi satu harga sejak Rabu, 19 Januari 2022.

Kebijakan minyak goreng satu harga itu merupakan upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Pasalnya, kini kebijakan pemerintah itu menyatakan bahwa minyak goreng dibanderol seharga 14.000 Rupiah per liter.

Alhasil, kebijakan minyak goreng ini juga disoroti oleh Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) bernama Dzulfian Syafrian.

Baca Juga: Pangeran William Abaikan Pertanyaan Wartawan Tentang Pangeran Andrew

Pakar tersebut menilai terkait kebijakan pemerintah tersebut perlu diikuti produktivitas industri minyak goreng nasional.

Hal ini menurutnya untuk menjamin pasokan minyak goreng di dalam negeri pasca kebijakan tersebut.

"Kebijakan temporer ini mesti diikuti oleh kebijakan struktural," kata Dzulfian yang dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Baca Juga: Konstruksi Perkara yang Jerat Bupati Langkat, KPK: Saudara Kandung dari Tersangka

"Yaitu peningkatan produktivitas industri minyak goreng nasional, khususnya perbaikan di sisi hulunya," tambahnya.

Menurutnya, hal itu terkait percepatan program penanaman ulang (replanting) pohon-pohon sawit dengan varietas unggul.

Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya ketersediaan bahan baku minyak goreng.

Baca Juga: Sentil Arteria Dahlan yang Gunakan Bahasa Sunda saat Rapat, Ridwan Kamil: Katanya Gak Boleh?

Lebih lanjut, pakar ekonomi itu menuturkan bahwa kebijakan tersebut bersifat temporer dan populis.

Pasalnya, hal ini dirinya mengingat minyak goreng merupakan sembako yang sangat penting bagi masyarakat.

Di sisi lain, menurutnya kenaikan harga sedikit saja maka popularitas penguasa menjadi taruhannya.

Baca Juga: Suruh Arteria Dahlan Les Bahasa Sunda, Epy Kusnandar: Bikin Malu Bangsa Indonesia

Pakar ekonomi tersebut menilai kebijakan tersebut kurang tepat sasaran, mengingat subsidi diberikan untuk seluruh elemen masyarakat.

"Wajar jika kemudian pemerintah melakukan berbagai cara untuk menurunkan harga minyak goreng ini," pungkasnya.***

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler