Network
Sistem perizinan yang baru berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di dalam dan luar negeri.
Pemerintah juga dapat memaksa perusahaan untuk mengungkapkan komunikasi dan data pribadi pengguna tertentu jika diminta oleh penegak hukum atau lembaga pemerintah.
Pemerintah mengatakan aturan baru telah dirumuskan untuk memastikan penyedia layanan internet melindungi data konsumen, dan konten online digunakan dengan cara yang "positif dan produktif".
Terlepas dari ancaman tersebut, beberapa analis meragukan apakah pihak berwenang Indonesia akan segera memblokir platform yang dioperasikan oleh perusahaan yang tidak patuh, terutama mengingat seberapa luas penggunaan beberapa platform di Indonesia, termasuk oleh pejabat negara.
Dengan populasi 270 juta anak muda yang cerdas secara digital, Indonesia adalah pasar 10 teratas secara global berdasarkan jumlah pengguna untuk sejumlah perusahaan media sosial, termasuk TikTok, Twitter, dan Facebook.
Beberapa aktivis mengatakan artikel baru yang terkait dengan konten menimbulkan ancaman terhadap privasi dan kebebasan berekspresi.
"Analisis kami menunjukkan bahwa ini akan menjadi peraturan paling represif di kawasan ini," kata Nenden Arum, dari kelompok hak digital, Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara.***
