Network
/photo/2023/05/08/671328615.jpg)
PR TASIKMALAYA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan bahwa untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, masalah pemerataan akses pendidikan harus tetap menjadi perhatian serius.
“Sebagai bagian upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan amanah konstitusi kita, pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat harus diwujudkan dengan segera mengatasi berbagai masalah yang ada,” kata Lestari, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, ada sejumlah masalah yang harus segera diselesaikan, salah satunya adalah keterbatasan akses pendidikan baik di perkotaan maupun di pedesaan karena berbagai masalah yang belum tuntas.
Dengan beralih dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar ke tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, Lestari, yang akan akrab disapa Rerie, menyatakan bahwa ada masalah pemerataan pendidikan saat ini.
Baca Juga: Dibuka Hari Ini, Simak Cara Pendaftaran Poltekpar 2024, Jangan Sampai Salah!
Angka partisipasi kasar (APK) siswa SLTA dan sederajat di pedesaan sebesar 81,23 persen dan di perkotaan sebesar 88,70 persen, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022.
Selain itu, perbedaan APK belajar di perguruan tinggi yang lebih luas pada tahun 2022 adalah 23,05% di pedesaan dan 37,13% di perkotaan.
Oleh karena itu, Rerie sangat berharap sebagian besar program beasiswa yang ada saat ini didistribusikan dengan lebih adil dan tepat sasaran.
Dia menegaskan bahwa selain memberikan beasiswa yang tepat sasaran, perlu ada upaya segera untuk menemukan dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan disparitas, seperti masalah ekonomi, sosial, dan budaya.
Baca Juga: Bisa Daftar Lewat 2 Jalur, Ini Link Daftar hingga Syarat jadi Mahasiswa Poltekpar
Rierie, anggota Komisi X DPR RI dan Dapil II Jawa Tengah, menambahkan bahwa pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus berpartisipasi secara aktif dalam upaya memerangi ketimpangan dalam akses pendidikan.
Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan setingkat SLTA dan perguruan tinggi. Ini meningkatkan potensi untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan berdaya saing di seluruh negeri.***(Toby Saldiansah)
