Network
Baca Juga: Analisis Pertandingan Persib Bandung vs RANS Nusantara, Taktik Luis Milla Jadi Sorotan
Jika akuntansi negara memaklumi kerusakan yang bernilai fantastis itu, maka termasuk pelanggaran.
"Kalau misalnya akuntansi negara bilang 'Ya sudah maklumi saja', itu pelanggaran. Maka Kejaksaan Agung atau KPK boleh turun tangan, Rp20 miliar. Negara dirugikan," jelasnya.
Menurut Farhan, Wali Kota dan Sekda yang saat ini menjabat harus mencari solusi agar Stadion GBLA bisa terlepas dari permasalahan hukum.
Sebagai tambahan informasi, PT PBB saat ini menyewa Stadion GBLA.
Baca Juga: Persib: Terimakasih Pak Ajun Sudah Mengajarkan Pengabdian adalah Sebuah Kehormatan
"Maka harusnya ada terobosan dari Sekda dan Wali Kota ngobrol ke Jaksa. Bertahap dari Kejari, Kejati, sampai Kejagung. Mumpung jaksa agungnya orang sini," terangnya.
Masalah ini harus segera dicari solusi hukumnya agar cepat selesai.
"Mesti ada cari celah hukumnya karena nggak selesai-selesai," katanya.
Jika tidak diselesaikan, tidak menutup kemungkinan GBLA akan bernasib sama seperti Hambalang karena status hukumnya tidak jelas.
