Network
PR TASIKMALAYA - Pada hari Jumat, 5 Mei 2023, Presiden Jokowi beserta beberapa menteri terkait telah melakukan peninjauan langsung kondisi jalan di Provinsi Lampung.
Tanggapan serius dari pemerintah pusat atas viralnya isu tentang kritik kondisi jalan di salah satu wilayah provinsi Lampung telah terlihat. Jokowi beserta beberapa menteri melakukan kunjungan ke wilayah tersebut.
Terlihat bersama dengan Jokowi, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochaad Basuki Hadimoeljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dalam salah satu unggahan foto di akun instagram pribadi @jokowi.
Dalam kunjungan itu, Jokowi melihat langsung kondisi jalanan yang sesuai dengan isu yang telah tersebar. Dengan adanya fenomena tersebut, Presiden menyampaikan kembali mengenai urgensi atas pembangunan infrastruktur.
Jokowi menyampaikan mengenai tanggung jawab perawatan jalan di Indonesia telah disusun berdasarkan hirarki yang ada. Jalan Nasional dikelola oleh pemerintah pusat, jalan Provinsi dikelola oleh pemerintah Gubernur, dan jalan kabupaten/kota dikelola oleh Bupati/Walikota.
Dengan pembagian tersebut, maka telah jelas pembagian kewenangan pengelolaan dan perawatan jalan berdasarkan hirarki tersebut.
Namun dalam kasus ini, presiden menyampaikan terjadi pengecualian, sehingga pemerintah pusat dapat mengambil alih perbaikan jalan.
"Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan seperti di provinsi Lampung. Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang sudah lama tidak diperbaiki seperti yang saya lihat dalam kunjungan hari ini, baik jalan provinsi, kabupaten, atau kota jalan kota yang rusak parah," tulis Jokowi, pada Jumat, 5 Mei 2023, melalui Instagram resmi.
Pada peninjauan tersebut, rombongan presiden tidak hanya melihat kondisi jalan saja, melainkan sekaligus melakukan pemetaan dan penghitungan estimasi biaya. Setidaknya ada 15 ruas jalan yang harus diperbaiki di wilayah tersebut.
Perbaikan jalan tersebut akan dibagi berdasarkan kewajiban pengelolaan jalan, yaitu pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana kurang lebih Rp800 miliar. Kemudian sisa pembiayaan perbaikan jalan akan diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Lampung.
Perkiraan perbaikan jalan oleh pemerintah pusat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Tentunya kegiatan ini dilakukan setelah melakukan lelang proyek bagi para tender.
Melihat fenomena ini, Presiden Jokowi menegaskan perihal urgensi pembangunan infrastruktur.
"Hal serupa membutuhkan bantuan pemerintah pusat juga ada di beberapa provinsi yang lain. Yang jelas memberikan pelayanan kepada masyarkat termasuk menyiapkan infrastruktur jalan yang baik adalah bagian dari tugas pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," jelas Jokowi.
Dalam unggahan lainnya, Jokowi menyampaikan bahwa menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat untuk mengatasi masalah seperti ini, ketika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan jalan. Sehingga dapat dibantu perbaikan oleh kementerian PUPR.
Selanjutnya, ajakan untuk masyarakat aktif melaporkan kondisi jalan rusak di daerah masing-masing, kepada pemerintah pusat.
"Apabila jalan di daerah Anda masih rusak dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di Instagram (@jokowi) ini," tutup Jokowi.***
