Network
PR TASIKMALAYA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi terang-terangan menyindir pemerintah pusat terkait belanja produk impor.
Sindiran tersebut terang-terangan disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 pada Selasa, 14 Juni 2022.
Padahal menurut Jokowi, pemerintah pusat sudah seharusnya mengutamakan untuk membeli produk dalam negeri dibandingkan impor.
Jokowi menegaskan, produk dalam negeri bahkan saat ini sudah sangat layak untuk menggantikan produk impor.
Baca Juga: Teori Ms Marvel: Kekuatan Kamala Khan Terhubung dengan Senjata Shang-Chi?
“Saya tahu, banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri,” sindirnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
“Alasannya macam-macam. Speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah. Alasannya banyak sekali. (Padahal) ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada,” sambung Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi menekankan, agar pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembelanjaan dapat mempertimbangkan tiga hal penting.
Ketiga hal penting yang dimaksud oleh Jokowi tersebut adalah: menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.
Baca Juga: Tes IQ: Super Sulit, 99 Persen Gagal! Apa yang Salah di Gambar ini? Buktikan Anda Cerdas dan Teliti
Jokowi menambahkan, sudah seharusnya APBN dan APBD yang bersumber dari pajak dan PNBP diprioritaskan untuk belanja produk yang dihasilkan di dalam negeri.
Ketika pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk belanja produk hasil produksi di dalam negeri, maka secara otomatis telah memberikan nilai tambah serta menaikkan pertumbuhan ekonomi.
“Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa nggak bodoh orang kita ini,” singgung Jokowi.
Pemerintah yang masih memprioritaskan belanja produk impor, dibenarkan langsung oleh Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Baca Juga: Apakah Karakter Woody dan Toy Story Lainnya akan Muncul dalam Film Lightyear? Begini Penjelasannya
Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, hingga triwulan I-2022, produk impor masih mendominasi e-katalog.
Akan tetapi, kondisi tersebut perlahan mulai membaik setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.
Inpres tersebut berkaitan dengan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi guna Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Pada minggu ketiga Mei 2022, produk telah mendominasi e-katalog nasional, walaupun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi,” jelas Yusuf.
Jokowi kemudian mengimbau agar pemerintah tetap mementingkan untuk membeli produk lokal, meski harganya lebih tinggi dibandingkan produk impor.
“Alat mekanik impor harganya Rp22,9 juta, dalam negeri harganya Rp28 juta, beli tetap yang produk dalam negeri. Jangan alasan lebih murah yang impor, nggak. Terpaut sedikit tetap beli produk dalam negeri,” imbaunya.
Berdasarkan data, anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah masih didominasi oleh produk impor.
Tercatat anggaran yang digunakan untuk belanja produk impor senilai Rp722,88 triliun.
Baca Juga: Tes Psikologi: Pilih Pemandangan dari Gambar dan Ungkap Kepribadian Anda, Salah Satunya Sombong
Sementara itu, alokasi belanja untuk produk lokal baru senilai Rp180,72 triliun.***
