Network
Baca Juga: Tes IQ: Super Sulit, 99 Persen Gagal! Apa yang Salah di Gambar ini? Buktikan Anda Cerdas dan Teliti
Jokowi menambahkan, sudah seharusnya APBN dan APBD yang bersumber dari pajak dan PNBP diprioritaskan untuk belanja produk yang dihasilkan di dalam negeri.
Ketika pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk belanja produk hasil produksi di dalam negeri, maka secara otomatis telah memberikan nilai tambah serta menaikkan pertumbuhan ekonomi.
“Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa nggak bodoh orang kita ini,” singgung Jokowi.
Pemerintah yang masih memprioritaskan belanja produk impor, dibenarkan langsung oleh Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Baca Juga: Apakah Karakter Woody dan Toy Story Lainnya akan Muncul dalam Film Lightyear? Begini Penjelasannya
Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, hingga triwulan I-2022, produk impor masih mendominasi e-katalog.
Akan tetapi, kondisi tersebut perlahan mulai membaik setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.
Inpres tersebut berkaitan dengan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi guna Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Pada minggu ketiga Mei 2022, produk telah mendominasi e-katalog nasional, walaupun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi,” jelas Yusuf.
