Network
Pihaknya mengungkapkan, evaluasi teknis yakni isu lingkungan, isu penambangan, dan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku institusi yang mengerjakan.
"Kami juga akan coba ngobrol dengan warga, sehingga betul-betul mereka nyaman, bisa berkomunikasi," ujar Ganjar Pranowo.
Menurutnya, Komnas HAM juga terus memberi masukan padanya, termasuk tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Imam Aziz.
Baca Juga: 4 Tips Rahasia Hubungan Awet dengan Pasangan, Saling Menghargai Pendapat
"Prinsipnya adalah menyiapkan sebaik-baiknya informasi, yang akan disampaikan dengan gampang dan gamblang, untuk dipahami warga Wadas," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara memberi apresiasi komitmen Gubernur Jateng Ganjar Pranowo soal kasus Wadas.
"Pak Gubernur Jateng komitmen untuk menjalankan itu semua," ucap anggota Komnas HAM pada Jumat, 11 Februari 2022.
Baca Juga: Syarat BPJS Ketenagakerjaan Terbaru: Usia 56 Tahun Baru Bisa Mencairkan JHT
Komnas HAM juga akan melakukan pengawasan dan memfasilitasi dialog, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng bersama warga Wadas.
"Dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi, bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur," ujarnya.***
