Network
PR TASIKMALAYA - Politisi, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) menjadi biang kerok publik berkonflik.
Oleh karena itu, Fahri Hamzah menyerang partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Fahri Hamzah memberikan imabauan pada publik agar tidak berkonflik di media sosial.
"Biang keroknya UU ITE," tulis Fahri Hamzah seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @Fahrihamzah.
Baca Juga: Terkait Guardians of the Galaxy Vol 3, James Gunn: Ini Jalan yang Sulit
"Aku ulangin, jangan lu pada berantem di sini ya," sambungnya.
Kritik pedas Fahri Hamzah terhadap DPR karena partai politik seakan tidak memiliki kemampuan membenahi UU ITE hingga menimbulkan konflik.
Partai politik yang menduduki kursi wakil rakyat dianggap tidak mampu untuk menghapus UU ITE.
Baca Juga: Anggota ENHYPEN Ungkap Kekuatan Terbesar Dalam Grup yang Mereka Miliki: Saya Pikir...
Jangankan menghapus, partai politik di DPR ini juga dinilainya tidak ada upaya untuk memperdebatkan UU ITE.
Fahri Hamzah menilai bahwa DPR seakan melakukan pembiaran.
"Semua partai di Senayan, tidak berdaya menghapusnya," ucap Fahri Hamzah.
Baca Juga: Tak Peduli Anak Presiden, KPK Siap Tindak Lanjuti Laporan Ubedilah Badrun
"Atau mereka enggak berantem dan membiarkannya, gitu!" imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, pasca Fahri Hamzah tidak ikut pemilu 2019, kini ia kerap mengkritik oposisi pemerintah.
Oposisi yang memiliki imunitas di DPR RI dianggap tidak bersuara, layaknya ia dua kali periode Presiden SBY, dan satu periode Presiden Jokowi.
Aksi Fahri Hamzah mengkritik oposisi di DPR ini sebagai upaya menyeimbangkan kekuasaan yang memang sudah terbagi.
Keinginan Fahri Hamzah mengembalikan fungsi DPR yang bisa terus mengawasi dan keras terhadap pemerintah.
Sikap Fahri Hamzah ini tentu dibuktikan salah satunya dengan apresiasi yang diberikan Presiden Jokowi melalui Bintang Mahaputra Narayana, atas pengabdiannya kepada negara.
Kala itu, Presiden Jokowi meminta Fahri Hamzah untuk terus melaksanakan tugasnya sebagai legislatif dalam mengawasi pemerintahan.***
