Network
PR TASIKMALAYA - Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap menyetujui pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY perihal Moeldoko.
Bahkan, Yan Harahap menanggapi menanggapi ucapan AHY hingga menyebut Moeldoko memiliki perilaku begal.
Yan Harahap pun menyebut, bahwa apa yang dilakukan Moeldoko sama seperti yang diucapkan oleh AHY, yakni jelas tidak bisa dijadikan contoh.
Pernyataan Yan Harahap terhadap ucapan AHY mengenai Moeldoko dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @YanHarahap pada 1 Januari 2022.
Baca Juga: Cek Zodiak Karier Cancer, Leo, dan Virgo 3 Januari 2022: Jangan Ragukan Kemampuan Diri Sendiri
Yan Harahap dengan jelas mengatakan bahwa perlakuan Moeldoko terhadap Partai Demokrat merupakan contoh yang buruk bagi generasi bangsa.
"Betul, ‘perilaku begal’ yang dipertontonkan Saudara Moeldoko terhadap Partai Demokrat yang sah, merupakan contoh buruk bagi generasi bangsa," tulis Yan Harahap.
Selain itu, Yan Harahap pun mengutip pernyataan AHY perihal tidak semua senior bisa dijadikan contoh yang baik.
"Agus Yudhoyono: dari Moeldoko Saya Dapat Pelajaran, Tak Semua Senior Bisa Jadi Contoh Baik," tulis Yan Harahap.
Baca Juga: Habib Bahar Diteror Kepala Anjing, Fadli Zon: Cara-cara Biadab
Baca Juga: Akankah Tobey Maguire dan Andrew Garfield Tampil di Doctor Strange 2?
Diketahui, Yan Harahap menanggapi kejadian perebutan Partai Demokrat yang dilakukan oleh Moeldoko pada tahun lalu.
Sempat menjadi perbincangan khalayak ramai karena munculnya dua kubu Partai Demokrat saat itu.
Saat itu, dua kubu Partai Demokrat tersebut diketahui memiliki Ketua Umum yang berbeda.
Kubu pertama posisi Ketua Umum masih diduduki oleh putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga: Tes Psikologi: Siapa yang Memecahkan Vas Bunga? Jawabannya Bisa Ketahui Kepribadianmu
Sedangkan kubu kedua yang terlahir baru dari Kongres Luar Biasa, posisi Ketua Umum dipegang oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Namun, kubu Moeldoko dinyatakan tidak sah karena Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyatakan menolak karena dokumen tidak lengkap.
Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021.***
