Network
PR TASIKMALAYA - Politisi Mardani Ali Sera nampak tengah bingung terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kebingungan Mardani Ali Sera mencuat setelah Jokowi menambah slot di badan pemerintahannya.
Kabar yang diketahui oleh Mardani Ali Sera adalah soal Jokowi yang menambah pos untuk wakil menteri.
Terkait keputusan Jokowi tersebut, Mardani Ali Sera mempertanyakan sikap dari Presiden RI itu.
Baca Juga: Anies Baswedan Bersyukur Raih Penghargaan Top Leader di Ajang Bergengsi Ini
“Pak Jokowi mau apa?” tanyanya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @MardaniAliSera pada Jumat, 24 Desember 2021.
Ditambah lagi, dirinya belakangan mengetahui bahwa eselon tiga dan empat akan dihapus.
Namun, penghapusan jabatan struktural itu juga diiringi dengan ditambahnya slot untuk wakil menteri.
“Eselon tiga dan empat mau dihapus, tapi pos wakil menteri terus ditambah,” ungkapnya heran.
Baca Juga: Link Nonton Now We Are Breaking Up Episode 12 Sub Indo: Yoon Jae Guk Pilih Akhiri Hubungan dan Pergi
Keputusan RI 1 itu diutarakan sangat bertolak belakang dengan pandangannya.
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, sebuah birokrasi seharusnya dibuat ramping.
Secara lebih luas, baginya reformasi birokrasi itu harus miskin struktur.
Kendati miskin struktur, birokrasi itu harus juga disertai dengan sifat yang kaya akan fungsi.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 25 Desember 2021: Aquarius Pertahankan Pemikiran, Pisces Miliki Energi Cukup
“Reformasi birokrasi itu miskin struktur dan kaya fungsi,” ujarnya kemudian.
Jujur, untuknya pribadi, situasi seperti ini merupakan contoh yang buruk untuk pemerintahan kedepannya.
“Ini contoh buruk bagi pengelolaan pemerintahan ke depan,” tulisnya.
Sebelumnya dikabarkan, Joko Widodo baru saja menandatangani Perpres Nomor 110 Tahun 2021.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Apresiasi Kinerja Pemerintah, Tapi Tak Ingin Rizal Ramli Tahu
Pasca Perpres Nomor 110 ini terbit, kini total ada lima posisi wakil menteri selain Wamensos.
Empat lainnya ialah WamenPAN-RB, Wamen Investasi, Wamendikbud Ristek, dan Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional. ***
