Network
PR TASIKMALAYA – Refly Harun baru-baru ini menghadiri konferensi pers Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan.
Dalam konferensi pers tersebut, Refly Harun menyentil pejabat yang diduga terlibat bisnis PCR.
Menurut Refly Harun para pejabat yang memiliki konflik kepentingan seharusnya menunjukkan rasa malunya.
Refly Harun awalnya juga menjelaskan terkait good governance dan clean governance terkait peradaban bernegara.
Baca Juga: Israel Akan Tetap Gelar Miss Universe Padahal Covid-19 Varian Omicron Mulai Merebak
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Refly Harun yang ditayangkan pada 30 November 2021, dalam kesempatan tersebut Ahli Hukum Tata Negara tersebut menganggap masalah ini kadang dianggap sepele.
Kemudian Refly Harun memberikan contoh bagaimana hal-hal terkait etika dan peradaban negara yang sering dianggap remeh.
“Kalau saya terima uang, saya siap mengundurkan diri, ada yang mengatakan kecil Cuma 2.5 persen dari volume PCR itu berapa sih untuk mengatakan bahwa uangnya kecil,” ungkap Refly Harun.
Baca Juga: 7 Cara Seseorang Sembunyikan Depresi, Mengalihkan Rasa Sakit Salah Satunya
Dirinya juga menyebutkan terkait keuntungan yang bisa diperoleh dalam bisnis PCR yang telah dijalankan.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Agustinus Edy Kristianto terkait keuntungan yang bisa didapatkan dari bisnis PCR angkanya sudah mencapai miliar rupiah.
“Jadi dari April 2020 sampai dengan Oktober 2020, catatan keuntungan minimalnya itu sudah 391,5 miliar,” ungkap Refly Harun.
Baca Juga: Pangeran Charles Tak Akan Warisi 'Rasa Hormat' yang Sama Seperti Ratu Elizabeth, Ini Alasannya
Jika mengacu pada prinsip good governance dan clean governance jika ada pejabat yang tersandung konflik kepentingan, maka biasanya sudah mengundurkan diri.
Hal ini dilakukan oleh pejabat tersebut karena adanya perasaan malu.
Refly Harun pun mengungkapkan jika hal tersebut justru berkebalikan di Indonesia.
“Nah kalau di Indonesia, jangankan ada perasaan malu, bahkan keterlibatan itu dikecilkan dan disepelekan, seolah-olah nothing,” ungkap Refly Harun menjelaskan.
Baca Juga: Daftar Film yang Tayang Desember 2021: The Matrix Salah Satunya
“Saya berharap, pejabat yang bersangkutan itu menunjukan rasa malunya, seperti pejabat-pejabat di negara lain, Jepang misalnya,” kata Refly Harun melanjutkan.
Bahkan jika nantinya tidak bersedia maka disinilah peran presiden untuk memberhentikan pejabat yang bersangkutan tersebut.
Jika mengacu pada prinsip good governance dan clean governance maka hal yang telah dilakukan ini adalah kesalahan yang sangat fatal.
Baca Juga: Baru Sehari Rilis! Lagu 'Peaches' Milik Kai EXO Berhasil Puncaki Tangga iTunes di 58 Negara
“Karena pengambil kebijakan, itu juga melaksanakan bisnis terhadap kebijakan tersebut baik langsung maupun tidak langsung,” ungkap Refly Harun menegaskan.
Keterlibatan tersebut bisa juga terafiliasi dengan perusahaannya atau juga saudara-saudaranya.
Karena itulah menurut Refly Harun, ini bukanlah hal sepele dan tidak boleh dikecil-kecilkan.***
