Dengan adanya kebijakan seperti ini, diharapkan bisa menjadi kunci dari berbagai macam permasalahan data di negara Indonesia.
“Kami (KSP) dalam proses debottlenecking sering kesulitan mendapat data mutakhir sehingga KSP bersama Bappenas dan kementerian/lembaga kunci, menginisiasi, dan merumuskan kebijakan SDI ini,” ucap Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko menambahkan bahwasannya kebijakan dari SDI yakni menjadikan langkah dari pemerintah untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi .
Tidak hanya itu, dengan adanya SDI bisa memberikan penyediaan data dalam format terbuka.
Baca Juga: Paula Verhoeven Unggah Potret Ajari Kiano Berbagi, Netizen Soroti Ini
Maka pada akhirnya data pemerintah menjadi terpadu, lebih rapi dan dapat dibedakan satu sama lain.
"Kebijakan pemerintah harus berbasis data, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah,” jelas Moeldoko.***