Desak KPU untuk Lakukan Pemutakhiran Data, Moeldoko: Kebijakan Pemerintah Harus...

- 1 Desember 2021, 15:37 WIB
Staf Kepresidenan Moeldoko turut angkat suara dan mendesak agar Komisi Pemilihan Umum melakukan pemutakhiran data.
Staf Kepresidenan Moeldoko turut angkat suara dan mendesak agar Komisi Pemilihan Umum melakukan pemutakhiran data. /Ksp.go.id

Baca Juga: Dijuluki ‘Cucu Gelap Ratu Elizabeth II’, Alasan Ini Sebabkan Peter Phillips Hidup Tanpa Gelar Bangsawan!

Dengan adanya kebijakan seperti ini, diharapkan bisa menjadi kunci dari berbagai macam permasalahan data di negara Indonesia.

“Kami (KSP) dalam proses debottlenecking sering kesulitan mendapat data mutakhir sehingga KSP bersama Bappenas dan kementerian/lembaga kunci, menginisiasi, dan merumuskan kebijakan SDI ini,” ucap Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko menambahkan bahwasannya kebijakan dari SDI yakni menjadikan langkah dari pemerintah untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi .

Tidak hanya itu, dengan adanya SDI bisa memberikan penyediaan data dalam format terbuka.

Baca Juga: Paula Verhoeven Unggah Potret Ajari Kiano Berbagi, Netizen Soroti Ini

Maka pada akhirnya data pemerintah menjadi terpadu, lebih rapi dan dapat dibedakan satu sama lain.

"Kebijakan pemerintah harus berbasis data, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah,” jelas Moeldoko.***

Halaman:

Editor: Aghnia Nurfitriani

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah