Network
"Bahkan bisa contoh waktu saya di DPR itu. Kita keluarkan, saya lupa undang-undang semacam diskresi untuk pejabat," jelasnya.
"Sering sekali terjadi waktu kita di Pemda, pejabat yang pembuat komitmen atau yang bertanggung jawab ini tidak mau," sambungnya.
Diungkapkan oleh Ahok bahwa para pejabat tak ingin mengemban tanggung jawab terkait proyek yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ahok menerangkan hal tersebut menjadi salah satu sebab serapan anggaran jadi berantakan.
"Banyak sekali pejabat yang lebih baik, enggak mau pegang proyek deh. Enggak mau pegang tanggung ini," ungkapnya.
"Dari pada nanti penegak hukum tangkap. Apalagi agak abu-abu gitu kan, akibatnya banyak sekali serapan anggaran kita yang berantakan," sambungnya.
Ahok menuturkan jika pejabat kerap ketakutan untuk memegang proyek yang pada akhirnya melanggar sumpah yang telah dipegang.
"Karena bagi kita, kalau bicara jujur," ujarnya.
