Network
“Ikuti saran dan rekomendasi tersebut karena jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung,” sambungnya.
“Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi,” sambungnya lagi.
Baca Juga: Perawat Dianiaya, Tagar #SavePerawatIndonesia Trending dan Membanjiri Media Sosial Twitter
“Belum lagi, polemik yang ada di tingkat pusat seperti ini dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar yang dijalankan pejabat daerah mengenai penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Niat baik harus diiringi dengan cara yang baik,” tutur Mardani Ali Sera.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan isu terkait Vaksin Nusantara harus segera diselesaikan lewat koordinasi dengan BPOM.
“Diharapkan tim pengembangan Vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM agar isu yang ada dapat segera terselesaikan,” kata Wiku Adisasmito.
Isu itu terkait keamanan penggunaan vaksin bersangkutan. Perlu diketahui bersama bahwa Vaksin Nusantara dibuat di Amerika Serikat, dan uji coba dilakukan di Indonesia.***
