FKPI Keluhkan Jatah Kuota GPS Peternak Mandiri Mengecil, Komisi IV DPR RI Turun Tangan Awasi Kementan

PR TASIKMALAYA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai turun tangan mengawasi Kementerian Pertanian (Kementan).

Langkah tersebut dilakukan berdasarkan keluhan dari Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI) yang menilai bahwa adanya potensi perusahaan perunggasan yang akan menguasai bisnis perunggasan.

Perusahaan perunggasan raksasa tersebut dinilai juga berpotensi akan menguasai dari hulu hingga hilir soal Grand Parent Stock (GPS) atau pembibitan ayam indukan broiler (ayam pedaging).

Baca Juga: Di Tengah Polemik dengan Suaminya, Nindy Ayunda Rajin Posting Potret Menggemaskan Sang Buah Hati

Sehinggan menurut FKPI, potensi tersebut membahayakan keberlangsungan peternak kecil atau peternak mandiri.

Oleh karena itu, FKPI melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan pada Selasa, 16 Maret 2021 di Bogor.

“Yang menjadi masalah ialah dua integrator atau perusahaan unggas raksasa memilki jatah 60 persen, yang mereka salurkan kepada jaringan mereka,” ujar Noufal Hadi seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari pers rilis FKPI.

Baca Juga: Jelang Munas IX LDII 2021, Menag Siap Dukung dan Sinergikan Kemandirian Pesantren dan Pengembangan Madrasah

Ketua FKPI Noufal Hadi mempermasalahkan soal penerapan sistem skor untuk kuota impor GPS yang ditetapkan oleh Diretkorat Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

“Inilah yang jadi soal, ada peternak pembibitan UMK yang skornya baik malah dikurangi lebih banyak, sementara kuota integrator tetap banyak,” ujar Noufal.