Network
PR TASIKMALAYA – Kader Partai Demokrat Andi Arief mengimbau Presiden Jokowi agar segera memberhentikan ‘oknum kudeta’ yang akhir-akhir ini tengah ramai menjadi pembicaraan publik.
Pasalnya, Andi Arief menilai ‘oknum kudeta’ tersebut telah diketahui secara jelas oleh masyarakat umum.
“’Kudeta tengsin’ sudah ditumpas kurang dari 24 jam. Pelakunya sudah teridentifikasi jelas,” ungkap Andi Arief seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari cuitan akun Twitter @Andiarief_ pada Kamis, 4 Februari 2021.
Meski demikian, Andi Arief menyerahkan permasalahan tersebut sepenuhnya ke tangan Presiden Jokowi.
Bahkan, Andi Arief menyarankan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar tidak terbebani hingga tahun 2024 nanti.
“Sekarang tergantung Pak Jokowi, apakah kantor kepresidenan akan terus terbebani sampai 2024 atau tidak?” ujarnya.
Menurut Andi Arief, jika Jokowi tidak segera bertindak cepat, khawatir masyarakat menuduh Pemerintah memiliki keterlibatan.
“Jika tidak diberhentikan, saya khawatir masyarakat akan menuduh ada keterlibatan,” tandas Andi Arief.
Sebelumnya, Partai Demokrat mencurigai sejumlah nama yang terlibat dalam upaya kudeta yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bahkan untuk memperkuat dugaan tersebut, pihak Partai Demokrat melalui AHY mengeluarkan pernyataan pers yang diantaranya membahas sekelompok manuver politik yang diduga akan melakukan kudeta.
Partai Demokrat menduga, kelompok tersebut beranggotakan pihak internal (kader Partai Demokrat), mantan kader Partai Demokrat, dan pihak eksternal Partai Demokrat.
Baca Juga: Geram dengan Fenomena Saling Hujat dan Umbar Kebencian, Fahri Hamzah: Kita Perlu Suasana Tenang
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima orang); terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat dari Partai Demokrat karena korupsi,” ungkap AHY dalam pernyataan persnya.
Oknum lainnya yang diduga adalah satu orang mantan kader yang telah keluar dari Partai Demokrat tiga tahun lalu.
Sementara pihak eksternal, disinyalir merupakan pejabat yang memiliki posisi penting dalam Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Sejumlah pejabat yang santer terdengar terlibat adalah KSP Moeldoko, bahkan Menkopolhukam Mahfud MD disebut-sebut telah memberikan restu kepada pimpinan KSP itu untuk terwujudnya kudeta.***
