PR TASIKMALAYA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo akan kembali mengunjungi Wadas dalam waktu dekat.
Ganjar Pranowo akan kembali ke Wadas, untuk membangun komunikasi dengan warga setempat.
Selain itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki tiga agenda untuk menyelesaikan permasalahan Wadas.
Komnas HAM dan Ganjar Pranowo memiliki tiga agenda, terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Puan Maharani, Hersubeno Arief Sebut Jadi 'Pukulan Ringan' untuk Ganjar Pranowo
"Evaluasi teknis, pendekatan agar tak terjadi kekerasan dan pemulihan kondisi warga agar kembali guyub rukun," ucap Ganjar Pranowo pada Jumat, 11 Februari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Menurut Gubernur Jateng, pihaknya juga mengajak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terlibat masuk.
"Insya Allah kami akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI, mau diajak masuk itu bagus," lanjutnya.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Lihat Singa atau Burung?Jawabannya Bisa Pelajari Karakter Anda
Pihaknya mengungkapkan, evaluasi teknis yakni isu lingkungan, isu penambangan, dan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku institusi yang mengerjakan.
"Kami juga akan coba ngobrol dengan warga, sehingga betul-betul mereka nyaman, bisa berkomunikasi," ujar Ganjar Pranowo.
Menurutnya, Komnas HAM juga terus memberi masukan padanya, termasuk tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Imam Aziz.
Baca Juga: 4 Tips Rahasia Hubungan Awet dengan Pasangan, Saling Menghargai Pendapat
"Prinsipnya adalah menyiapkan sebaik-baiknya informasi, yang akan disampaikan dengan gampang dan gamblang, untuk dipahami warga Wadas," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara memberi apresiasi komitmen Gubernur Jateng Ganjar Pranowo soal kasus Wadas.
"Pak Gubernur Jateng komitmen untuk menjalankan itu semua," ucap anggota Komnas HAM pada Jumat, 11 Februari 2022.
Baca Juga: Syarat BPJS Ketenagakerjaan Terbaru: Usia 56 Tahun Baru Bisa Mencairkan JHT
Komnas HAM juga akan melakukan pengawasan dan memfasilitasi dialog, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng bersama warga Wadas.
"Dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi, bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur," ujarnya.***