PR TASIKMALAYA - Politisi, Fahri Hamzah kembali bersuara tentang negeri yang lucu.
Fahri Hamzah menilai jika kondisi suatu negara sedang lucu, maka jangan melarang rakyatnya untuk tertawa.
Satire Fahri Hamzah terhadap sistem politik negara yang dianggap sering gimmick.
Tidak hanya itu, Fahri Hamzah juga menyinggung oposisi yang juga bersikap lucu.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Bola Ajaib Mana yang Anda Pilih? Ungkap Bagaimana Nasibmu, Salah Satunya Cinta
"Kalau negara lucu, jangan larang rakyat ketawa!" tulis Fahri Hamzah seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @Fahrihamzah pada Kamis, 23 Desember 2021.
"Kalau negara lucu, maka oposisi akan lucu pada waktunya," imbuhnya.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengkritik soal situasi politik.
Baca Juga: Begini 'Keterlibatan' Meghan Markle dalam Kasus Pelecehan Seksual Pangeran Andrew
Pendapat mantan Wakil Ketua DPR RI ini bahwa politik bisa jadi hanya sekadar gimmick.
"Politik tanpa argumen adalah politik gimmick," kata Fahri.
"Yang semakin lama akan semakin lucu," tambahnya.
Terakhir, mantan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa rakyat akan tertawa melihat politik demikian.
"Kita tidak punya pilihan kecuali ketawa," ujar Fahri.
Diketahui sebelumnya, Fahri Hamzah cukup nyaring mengkritik pihak oposisi yang dinilai tidak memiliki value untuk rakyat saat menghadapi penguasa.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Burung atau Gramofon? Gambar ini Ungkap Dirimu yang Idealis atau Penakut!
Tentu ini sikap oposisi jika seperti itu, membuat Fahri Hamzah geram.
Pasalnya, dua periode Fahri Hamzah sebagai oposisi pemerintah dan lantang dalam menyuarakan pendapat yang sering bertentangan dengan penguasa.
Termasuk tentang kebijakan dan kewenangan KPK, dan kritik lainnya yang ditujukan untuk pemerintah.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya Kamis, 23 Desember 2021: Hujan Disertai Petir di Sore Hari
Bahkan, Fahri Hamzah sampai mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas sikap kritis dan memberikan input terhadap kebijakan pemerintah.***