PR TASIKMALAYA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan penjelasan terkait vaksinasi berbayar.
Menurut Mahfud MD, sejak awal kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan bahwa tidak ada vaksinasi berbayar.
Mahfud MD mengungkapkan, gagasan diadakannya vaksinasi berbayar muncul akibat ledakan kasus Covid-19 varian delta.
Penjelasan mengenai vaksinasi berbayar ini dibeberkan Mahfud MD melalui cuitan di akun Twitter miliknya.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari @mohmahfudmd, cuitan tersebut diposting pada hari Sabtu pagi, 17 Juli 2021.
"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat," tulis Mahfud MD.
Baca Juga: Dibongkar Aurel Hermansyah, Ternyata Atta Halilintar Jarang Mandi hingga Kentut Bau Bangkai
"Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta," lanjutnya.
Mahfud MD menyebut bahwa masalah dari pelaksanaan vaksinasi ialah jumlah vaksinator yang tidak seimbang dengan antrean masyarakat.
"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat," katanya.
Baca Juga: Raffi Ahmad Borong Sapi dan Kambing untuk Hari Raya Idul Adha, Penjual: Paling Banyak
Selain tenaga vaksinator, jumlah tenaga medis juga tidak cukup, sehingga TNI, Polri, dan BIN harus turun tangan.
Namun, tindakan ini belum berhasil mengatasi masalah itu sebab banyak calon penerima vaksin yang masih tidak terlayani.
"Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya," kata Menko Polhukam.
Pihak swasta kemudian memiliki gagasan untuk membelikan vaksin bagi para karyawannnya serta menyelenggarakan sendiri program vaksinasi.
"Idenya swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja," kata Mahfud MD.
"Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, presiden melarang program vaksinasi berbayar," sambung Mahfud MD.
Baca Juga: Kenang Memori Bersama, Kartika Putri Sebut sang Ibunda Sering Beri Tanda Sebelum Meninggal
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk vaksinasi berbayar dalam program vaksin Gotong Royong (VGR), dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Pikiran Rakyat.
Vaksinasi berbayar ini dipatok dengan harga yang cukup tinggi, yakni Rp 439.570 per dosis, di mana setiap pasien harus menerima dua dosis.
Program vaksinasi itu dijadwalkan mulai berjalan pada Senin, 12 Juli 2021 lalu, namun kemudian mengalami penundaan.
Tetapi akhirnya, vaksinasi berbayar ini resmi dibatalkan oleh Presiden Jokowi pada hari Jumat, 16 Juli 2021.***