PR TASIKMALAYA – Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang harus dijalani calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) lembaga KPK akhirnya mendapatkan reaksi Presiden Joko Widodo.
Calon PNS Komisi Pemberantasan Korupsi diharuskan untuk mengikuti TWK sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh.
Hasil TWK yang menurut sebagian orang itu kontroversial, akhirnya mendapatkan tanggapan dari presiden Jokowi.
Disitat Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dari postingan di akun Twitter @jokowi pada Senin, 17 Mei 2021 berikut pernyataan orang nomor satu di Indonesia ini.
“Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes,” kata Jokowi.
“Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,” ucap Jokowi lagi.
Baca Juga: Hannah Al Rashid Sedih Lihat Anak-anak di Palestina, Buatnya Rindu pada Sang Kakek
Jokowi sendiri sependapat dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan individu bersangkutan.
“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” ujar Jokowi.
“Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini,” tutur Jokowi.
Baca Juga: Sultan Malang Jemput Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Pakai Jet Pribadi, Rafathar Malah Ngambek
Jokowi melanjutkan bahwa KPK harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi,” tutur Jokowi.
“Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” ujarnya menyambung.
Baca Juga: Tempat Wisata Kembali Dibuka, Anggota DPRD Jabar Abdy Yuhana Ingatkan Masyarakat Disiplin Prokes
Senada dengan kepala negara, politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menyatakan hal berikut.
“Apresiasi pernyataan Pak @jokowi. Usul saya pembuat tes wawasan kebangsaan ini serta merta perlu ikut semacam pendidikan P4 100 jam dan sosialisasi 4 pilar difasilitasi oleh @mprgoid. Narasumbernya bisa diambil dari 75 pegawai,” kata Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon.
Fadli Zon berpendapat bahwa pembuat TWK KPK itu sendiri harus mengikuti Pendidikan, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4) laiknya di zaman Orde Baru.
Baca Juga: Kisahkan Tragedi Palestina, Inilah Lirik Lagu ‘We Will Not Go Down’ - Michael Heart
Sementara itu, kritik atas TWK KPK juga sebelumnya datang dari Savic Ali, aktivis mahasiswa 1998, dan sekarang menjadi direktur di laman NU.
“TWK itu bentuk abuse dan tindakan koruptif aparat negara atas spirit kebangsaan,” kata Savic Ali di akun Twitter @savicali.
“Bukan semangat menjaga&merawat kebangsaan yang jadi motivasi, tapi pertarungan kekuasaan&penyingkiran,” ucapnya menutup.
***