PR TASIKMALAYA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI membuka pelayanan calling visa pada Senin, 23 November 2020.
Pemerintah Indonesia membuka layanan calling visa kembali berdasarkan banyaknya tenaga ahli dan investor yang berasal dari beberapa negara calling visa.
Ada delapan negara yang telah ditetapkan yaitu, Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia.
Baca Juga: Setelah Bitto, Kini Kogyeol 'UP10TION' Juga Dinyatakan Positif Covid-19
Menanggapi pembukaan calling visa untuk Israel, politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan rasa keberatannya lewat cuitan di akun Twitter pribadinya.
Fadli Zon mengatakan bahwa normalisasi dengan Negara Israel tidak dapat diterima termasuk calling visa.
“Normalisasi dengan Israel tidak dapat diterima. Parlemen Indonesia harus menolak keras normalisasi apapun dengan Israel termasuk isu calling visa bagi warga Israel,” cuitnya.
Baca Juga: Satgas Covid-19 hingga RS UMMI Diperiksa, Buntut Hasil Tes Swab Habib Rizieq
Dia pun mengatakan bahwa ada enam hal yang menjadi alasan untuk melawan arogansi Israel.
“Sbg Wakil Presiden League of Parliamentarians for Al Quds, sy jg menyampaikan enam hal untuk melawan arogansi Israel.
"Pertama, memperluas pengakuan atas Palestina sbg negara. Kedua, meningkatkan hubungan bilateral dengan negara Palestina,” sambungnya.
Baca Juga: Dikabarkan Kelelahan, Polda Metro Jaya Masih Tunggu Kehadiran Habib Rizieq
“Ketiga, menjadikan isu Palestina sbg isu bersama yg terus menghangat baik di level global atau kawasan. Keempat, mengisolasi Israel dari pergaulan antarbangsa.
"Kelima, boikot produk-produk Israel. Keenam, mendesak penyelesaian konflik Palestina - Israel scra adil dan tak memihak,” tambah Fadli Zon.
Fadli Zon juga menyingungga pernyataan Dr Ahmad Bahar yang tekag mengingatkan beberapa kali hal krusial bahayanya kesepakatan Abad yahudisasi Yerussalem.
Baca Juga: Serial Populer Netflix ‘Money Heist’ akan Dibuat Ulang Versi Korea
“Sementara Dr. Ahmad Bahar mengingatkan bbrp hal krusial di antaranya bahaya Kesepakatan Abad (Deal of the Century), yahudisasi Yerusalem, praktik ilegal permukiman, nasib sekitar tujuh juta pengungsi Palestina,” jelasnya.
Fadli Zon mengungkapkan sebanyak lima ribu warga Palesina dipenjarakan Israel secara tidak manusiawi.
"Lima ribu warga Palestina yg dipenjarakan Israel secara tak manusiawi, krisis kemanusiaan di Jalur Gaza akibat embargo sejak empat belas tahun lalu terlebih di masa pandemi.
Baca Juga: HRS dan sang Menantu Mangkir, Yusri Yunus: Kita Layangkan Surat Panggilan Kedua
"Tokoh Hamas itu juga menilai kebijakan AS tidak akan berbeda jauh kendati Donald Trump segera lengser,” tuturnya.
***