PR TASIKMALAYA - Ridwan Kamil mendapat komentar kekecewaan dari sebagian masyarakat Jawa Barat.
Ridwan Kamil disebut-sebut lebih memilih Bonge daripada mendengar aspirasi nakes (tenaga kesehatan) di Gedung Sate.
Banyak yang kecewa, Ridwan Kamil memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya lebih memilih Bonge daripada mendengar aspirasi nakes.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Sabtu, 6 Agustus 2022, berikut beberapa komentar masyarakat yang mengaku kecewa karena ketidakhadiran Ridwan Kamil saat penyampaian aspirasi itu.
Baca Juga: Tes Psikologi: Pilih Satu Burung Hantu dan Ungkap Apakah Anda 'People Pleaser' atau Bukan
“Dimana bapak dimana. Eh ternyata lagi sama Bonge. Apakah bertemu dengan Bonge lebih penting daripada bertemu dengan kami para honor nakes warga Jabar?“ tulis pengguna dengan nama akun @yasmikassofyan.
“Kecewa Pak RK lebih memilih sama Bonge daripada kita para tenaga kesehatan di depan gedung sate sampe panas-panasan demo,“ kata @el.bsuni.
“Semua nakes kemarin nunggu bapak depan gedung sate, bapak malah milih sama Bonge,“ sahut @ginagvy.
Ridwan Kamil akhirnya membalas satu komentar, yakni dari @ginagvy.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Minggu, 7 Agustus 2022: Trans TV, SCTV, dan NET TV, Ada Film 'The Legend of Tarzan'
Gubernur Jawa Barat itu menyebut dirinya memiliki alasan sendiri mengapa lebih memilih hadir dan bertemu Bonge.
“Sudah terjadwal peresmian Situ Rawakalong dari jauh-jauh hari. Insyaallah aspirasi nakes akan diperjuangkan ke pemerintah pusat yang melakukan kebijakan. Hatur nuhun,“ balasnya.
Diberitakan sebelumnya oleh Pikiran Rakyat, 3.000 tenaga kesehatan menggelar demo di Gedung Sate, pada Jumat 5 Agustus 2022.
Ketua Forum Komunikasi Fasyankes Jabar Suhendri meyampaikan 5 poin tuntutan dalam demo tersebut.
"Lima poin kami sampaikan, yang pertama gubernur berkomitmen mengawal seluruh Non ASN yang bekerja di Fasyankes untuk diajukan ke presiden agar jadi ASN. Kedua, gubernur menjamin pegawai Fasyankes jika 2023 blum diangkat jadi ASN untuk bisa bekerja melalui sk bupati, walikota dan dapat upah sesuai," katanya.
Poin ketiga, para honorer Fasyankes memohon pemerintah tidak membuka formasi ASN atau PPPK dari jalur umum sebelum semua tenaga Non ASN diangkat terutama mereka yang sudah mengabdi lama.
"Poin keempat, kerap pada pengangkatan ASN atau PPPK tidak merata dan kecil karena anggaran daerah terbatas kami mohon Gubernur desak ke pemerintah pusat untuk alokasikan dana DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) untuk pembiayaan gaji ASN di Jabar," ujarnya.
Terakhir, pihaknya memohon agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023 terkait dengan kebijakan Kemenpan RB yang akan menghapuskan tenaga honorer.
Baca Juga: Yuri Lowenthal Jawab Kabar Dirinya yang Akan Perankan Moon Knight dalam Seri Video Game
"Kami mohon ada manajemen sistem SDM di Fasyankes dan mendapatkan jamsostek," ucapnya.***