PR TASIKMALAYA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beberapa hari lalu melakukan diskusi dengan serikat buruh.
Ridwan Kamil menanggapi berbagai pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan dari serikat buruh.
Ridwan Kamil serta Kapolda Jawa Barat, Irjen Suntana bersama serikat buruh diketahui berkumpul melakukan diskusi secara daring.
Ridwan Kamil sendiri memahami kalau salah satu yang menjadi fokus dalam penyampaian dari serikat buruh adalah soal UMK tahun 2022 mendatang.
Baca Juga: TransJakarta Alami Rentetan Kecelakaan, Pihak Direksi Meminta Maaf
Ridwan Kamil yang didampingi Kapolda Jawa Barat menyimak dan mendengarkan keluh kesah dari pimpinan serikat buruh secara daring.
Pimpinan serikat buruh sendiri terus memfokuskan diskusi 60 menit tersebut soal UMK atau pengupahan pada tahun 2022.
Pimpinan serikat buruh berharap Ridwan Kamil dapat mengambil tindakan nyata dalam soal keputusan UMK 2022 di Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil menjelaskan kalau kuasanya mengenai UMK tahun 2022 terhalang oleh peraturan yang ada.
Baca Juga: Data Sementara Korban Erupsi Gunung Semeru, 38 Orang Alami Luka Bakar
Dalam PP 36 Tahun 2021 substansial mencabut kewenangan kepala daerah dalam menentukan sendiri upah buruh atau UMK 2022.
Maka bisa disimpulkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu tidak bisa memberikan pengaruh kepada keputusan soal UMK 2022 yang sudah ditentukan.
Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul sendiri sudah pernah memberikan kesempatan untuk melakukan dialog tambahan yang kemudian ditolak perwakilan buruh, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari postingan akun @ridwankamil pada 2 Desember 2021.
Ridwan Kamil juga menjelaskan kalau soal pengupahan atau UMK ini masuk ke kategori Program Strategis Nasional.
Berkenaan itu, semua daerah diwajibkan menggunakan rumus yang sama dari kemenaker yang hasilnya hari ini diumumkan.
Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga tidak akan segan untuk memberikan sanksi pemberhentian permanen bagi kepala daerah yang melanggar.
Keputusan soal UMK 2022 ini berlaku secara nasional yang artinya diterapkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
Meski begitu, Ridwan Kamil berharap agar rumusan untuk tahun depan bisa diubah dan diperbaiki.
Baca Juga: Rafathar Tiba-tiba Jadi Penjaga Pintu Kamar Usai Punya Adik, Kenapa?
Hal ini agar bisa memberikan ruang pada dinamika dan kearifan lokal terutama mengenai kesejahteraan buruh.***