PR TASIKMALAYA - Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Daerah Kota Bandung segera mengevaluasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menekan lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bandung.
Evaluasi PSBB diminta segera dilakukan Pemerintah Kota Bandung, lantaran Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung menilai kebijakan tersebut kurang efektif menekan lonjakan kasus Covid-19.
Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung justru meminta kebijakan PSBB yang terbaru tersebut diganti dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sebagaimana diinstruksikan Pemerintah Pusat.
“Akan lebih baik apabila Pemerintah Kota Bandung segera mengevaluasi kebijakan PSBB,” tutur Erick Darmajaya melalui siaran pers yang diterima dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada 22 Juni 2021.
“Pemkot Bandung sebaiknya segera menerapkan PPKM Mikro seperti kebijakan dari pusat,” pinta dia.
Menurut Erick Darmajaya, sudah 1 minggu ini Kota Bandung menerapkan PSBB, dimana PSBB tersebut diatur oleh Perwal No.61 sejak 16 Juni 2021.
Dalam aturan tersebut, beberapa point yang mengatur penerapan PSBB diantaranya; pembatasan jam operasional toko hingga jam 19.00.
“Mengatur layanan restoran hanya menerima take away, dan penutupan jalan partial menggunakan sistem ring 1, 2, dan 3,” kata dia.
Namun kenyataannya poin-poin aturan PSBB tersebut tak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bandung.
Baca Juga: Setelah Azriel Masuk Rumah Sakit, Kini Ashanty Harus Temani Anang Hermansyah yang Terkapar
Oleh sebab itu Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Kota Bandung segera mengevaluasi kebijakan PSBB, dan segera menerapkan PPKM Mikro.
“Apakah benar PSBB lebih efektif? Padahal Pemerintah Pusat sudah meninggalkan PSBB dan beralih ke pola PPKM Mikro,” tegas dia.
Tetapi Pemerintah Kota Bandung justru bersikukuh lebih memilih PSBB dibandingkan PPKM Mikro.
Pemerintah Kota Bandung masih tidak melihat esensi dari PPKM Mikro yang dinilai Fraksi PSI-PKB justru lebih efektif mengendalikan Covid-19.
“Dengan mengukur kondisi per wilayah terkecil. Seperti pengendalian per RW atau RT,” tegasnya.
Lalu, dalam Penebalan PPKM Mikro yang dikeluarkan pemerintah pusat diatur kuota Work From Home atau WFH untuk perkantoran.
Baca Juga: DAEBAK! BTS Jadi Artis Asia Pertama yang Berhasil Puncaki Billboard Hot 100 selama Sebulan Lamanya!
Pengaturan jam operasional toko hingga pukul 20.00, dan kapasitas dine-in restoran sebesar 25 persen, dan poin-poin aturan yang mengatur aspek ekonomi di PPKM Mikro lebih efektif.
“Hasil evaluasi kami menunjukkan PPSB merugikan perekonomian rakyat. Maka, sebaiknya Pemkot Bandung sebaiknya segera menerapkan PPKM Mikro,” harap dia. ***