Network
PR TASIKMALAYA - PBB pada Selasa, melaporkan bahwa lebih dari 100 mantan pasukan keamanan nasional Afghanistan dan lainnya tewas sejak pengambilalihan Taliban pada Agustus.
Menurut PBB, sebagian besar dilakukan oleh kelompok Islam garis keras yang merekrut tentara anak laki-laki dan mengabaikan hak-hak perempuan.
Nada al-Nashif, Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa di samping itu, setidaknya ada 50 tersangka anggota ISIS-Khorasan - musuh ideologis Taliban - tewas dengan cara digantung dan dipenggal.
Dalam pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia, dia menggambarkan pemerintahan Taliban ditandai dengan pembunuhan di luar proses hukum di seluruh negeri.
Baca Juga: Simu Liu Buka Suara Soal Rencana Sekuel Film Shang-Chi di Marvel: Sangat Menyenangkan
Selain itu, pemerintahan Taliban juga ditandai pembatasan hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan.
Para keluarga juga menghadapi "kemiskinan dan kelaparan parah" musim dingin ini di tengah laporan terkait anak yang dipekerjakan, pernikahan dini dan bahkan penjualan anak, kata al-Nashif.
Setidaknya 72 dari lebih dari 100 dugaan pembunuhan telah dikaitkan dengan Taliban.
"Dalam beberapa kasus, mayat-mayat itu ditampilkan di depan umum. Ini telah memperburuk ketakutan di antara kategori populasi yang cukup besar ini."
Baca Juga: ARMY Tak Akan Kesepian, J-Hope Sebut Akan Rutin Gunakan Instagram Ini Alasannya
Dekrit Taliban awal bulan ini terkait hak-hak perempuan dan anak perempuan untuk pendidikan, pekerjaan dan kebebasan bergerak mereka dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, telah gagal.
Setidaknya ada delapan aktivis Afghanistan dan dua wartawan telah tewas sejak Agustus. PBB juga telah mendokumentasikan 59 penahanan yang tidak sah.
"Keamanan para hakim, jaksa, dan pengacara Afghanistan - khususnya profesional hukum wanita - adalah masalah yang harus diwaspadai," ungkap al-Nashif.
Utusan Afghanistan dari bekas pemerintah menuduh Taliban melakukan berbagai pelanggaran termasuk pembunuhan yang ditargetkan dan penghilangan paksa.
“Dengan pengambilalihan militer Kabul oleh Taliban, tidak hanya kita melihat pembalikan total dari kemajuan dua dekade… tetapi kelompok itu juga melakukan serangkaian pelanggaran dengan impunitas penuh yang dalam banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak terdokumentasi,” ujar Nasir Ahmad Andisha dalam forum tersebut.
Andisha, duta besar Kabul untuk PBB di Jenewa yang masih diakui oleh badan dunia itu, menyinggung terkait dugaan pembersihan etnis dan suku.
"Laporan yang dapat dipercaya telah memberikan kesaksian tentang pembersihan etnis dan suku di beberapa provinsi di negara itu."***
