Network
Rini mengungkapkan, perempuan harus mengklaim keadilan dengan mengakses lembaga layanan terkait KDRT.
"Demikian pula ketika perempuan, mengakses lembaga layanan atau mengklaim keadilannya," kata Rini.
Menurutnya menceritakan tindak KDRT khususnya pada orangtua, dapat memutuskan kekerasan tersebut.
Baca Juga: Amalan di Bulan Rajab, Salah Satunya Ibadah Puasa yang Sangat Dianjurkan
"Menceritakan bukan untuk membuka aib, melainkan bersama-sama memutus kekerasan dalam perkawinan," ucap Rini.
Sebagai informasi, Komnas Perempuan juga diketahui mengungkapkan data KDRT selama lima tahun terakhir yakni 2016-2020.
Tindak KDRT dan KTI tercatat sebanyak 25.841 kasus, dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.
Baca Juga: Ridwan Kamil Digendong Spiderman Lompati Gedung, Eko Maung: OTW Jarin Tower
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hadir untuk melindungi korban KDRT.
Selain itu, UU PKDRT juga hadir sebagai bentuk kewajiban negara dalam menindak pelaku KDRT.***
