Di mana negara menyediakannya secara gratis untuk semua masyarakat.
"Di tengah situasi pandemi, vaksin seharusnya menjadi ‘public goods’, yang harus disediakan negara bagi semua orang secara gratis," tulis Fadli Zon.
Baca Juga: Sang Ayah Meninggal Dunia, Krisdayanti Tulis Penyesalan: Maaf Aku Nggak Nemenin Papah
"WHO juga telah mengkritisi kebijakan vaksin gotong royong berbayar ini karena tidak etis dan mempersempit akses rakyat pada vaksin," sambungnya.
Di sisi lain, menurut Politisi Gerindra itu, vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini baru mencapai lima persen.
Sehingga, mengubah kebijakan vaksin menjadi 'privat goods' atau komersil adalah keputusan yang tidak pantas.
Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Kesehatan sendiri mengatakan bahwa vaksin berbayar merupakan bisnis murni.