Network
PR TASIKMALAYA - Peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan menjadi unsur krusial dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama karena layanan keuangan yang terjangkau memiliki peran kunci dalam memperkuat ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal ini terutama relevan bagi pelaku UMKM dan koperasi, yang memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara. Meskipun memiliki peran vital, pemilik UMKM sering menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan tradisional, mendorong pentingnya program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
KUR adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan membantu UMKM dan koperasi yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan terjamin. Program ini menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan untuk modal kerja dan investasi, dengan fokus pada usaha yang memiliki potensi produktif, bahkan jika belum memiliki agunan tambahan yang memadai.
Memiliki usaha yang dianggap layak dan produktif merupakan syarat utama untuk mengajukan KUR. Usaha produktif adalah yang mampu menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah yang signifikan, meningkatkan pendapatan pemilik usaha.
Baca Juga: Seputar KUR Pegadaian Syariah 2023, Peluang Emas bagi UMKM Mengembangkan Usaha Anti Riba
Sedangkan usaha yang dianggap "layak" mampu menghasilkan laba memadai untuk membayar bunga, melunasi kewajiban pokok kredit, dan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
Calon debitur KUR atau pemilik UMKM harus menjadi Warga Negara Indonesia dan telah menjalankan usaha minimal 6 bulan, dengan menyediakan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, surat nikah (jika sudah menikah), dan surat izin usaha atau keterangan usaha.
Perlu diingat bahwa program KUR memiliki berbagai jenis, termasuk KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan KUR Khusus, masing-masing dengan plafon pinjaman, jangka waktu, dan persyaratan yang berbeda.
Langkah pemerintah menurunkan suku bunga dari 7% menjadi 6% pada Januari 2020 bertujuan membuat program KUR lebih menarik dan mengurangi pembiayaan ilegal yang dapat merugikan pelaku usaha.
