Network
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman resmi Turn Back Hoax Mafindo, setelah ditelusuri lebih lanjut pihak BPTJ memang mengeluarkan surat edaran terkait operasional transportasi publlik di Jabodetabek.
Namun, surat edaran (SE) Nomor SE.5.BPTJ.Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Mengurangi Pergerakan Orang dari dan ke Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangera, dan Bekasi Selama Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sifatnya adalah rekomendasi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui juru bicaranya Adita Irawati.
Baca Juga: Diguyur Hujan, Tanah Longsor di Santanamekar Tutup Akses Jalan dan Sumbat Saluran Air
"Itu rekomendasi untuk melakukan PSBB jika akan melakukan pembatasan moda transportasi," kata Adita.
Adita menyampaikan surat edaran itu dirilis sebagai bentuk respon dari Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).
Ia juga mengatakan, daerah yang sudah diperkenankan melakukan PSBB dapat membatasi penggunaan moda transportasi.
Baca Juga: Pejuang Covid-19 Berguguran, Festival Qingming Diubah jadi Hari Berkabung Nasional
Selain itu, Adita juga menegaskan sebuah daerah yang hendak melakukan PSBB harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terlebih dulu. Hal itu merujuk pada PP Nomor 21 Tahun 2020.
"Jika belum secara resmimendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB, daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi," ujarnya.
