Ridwan Kamil soal PPBD Jabar: Warga Tidak Mampu, Gratis Sekolah di Negeri

8 Juni 2022, 12:00 WIB
Ridwan Kamil memastikan pelaksaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Jawa Barat berjalan adil dan transparan.* /

PR TASIKMALAYA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkunjung ke di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Kota Bandung, Selasa, 7 Juni 2022.

Dalam kunjungan itu, Ridwan Kamil memantau dana memastikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Jawa Barat berjalan adil.

"Alhamdulillah, ini menjadi tugas yang urgen. Kami memonitor, ribuan orang tua lagi cemas, mereka ingin memastikan anaknya masuk sekolah," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga melihat langsung alur pendaftaran, pengaduan, dan Command Center yang terhubung dengan 27 Kabupaten/ Kota di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.

Baca Juga: Lowongan Kerja PT Gramedia Lokasi Tanah Abang, Lulusan S1 Bisa Melamar

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyebut, PPDB di Jawa Barat dibuat berasakan keadilan dan transparan, sebab harus membela warga miskin.

Hal yang ditekankan Gubernur pada PPDB 2022 ialah memastikan agar warga miskin/ kurang mampu di Jabar bisa diberikan bantuan. Salah satunya melalui Program Swasta Peduli Duafa.

"Untuk mendukung keadilan, anggaran untuk warga tidak mampu kalau di sekolah negeri sepenuhnya gratis. Sedangkan yang sekolah di swasta kita kasih anggaran," ungkap Kang Emil.

"Nah, tahun ini spesial. Kita bikin Program Swasta Peduli Duafa. Anak duafa yang bersekolah di swasta tak perlu membayar sama sekali selama satu sampai tiga tahun," tambahnya.

Baca Juga: Tes Fokus: Jangan Ngaku Jeli! Sebelum Temukan Kucing di Antara Tumpukan Sampah Ini, Buktikan Level Ketelitian

Program gotong royong tersebut menurut Gubernur diperkirakan akan menyasar sekitar 5.000 pelajar kategori kurang mampu yang tersebar di 27 Kabupaten/ Kota se-Jabar.

Gerakan tersebut dilakukan dari hati ke hati oleh tiap perwakilan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) yang tersebar di 13 wilayah se-Jabar.

"Sekarang kita gerakan dari hati ke hati dari pihak yayasan. Ada ratusan sekolah bersedia bergabung. Hasil hitungannya, satu kota ada 700-an kursi gratis dari swasta, jika dikalikan 27 Kabupaten/ Kota, maka diasumsikan jumlahnya lebih dari 5.000," tuturnya.

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah swasta yang menggratiskan anak-anak duafa, yang dulunya hanya satu sekolah swasta, tapi sekarang ada ratusan sekolah swasta ikutan dalam program keadilan bagi warga tak mampu," tutup Gubernur.

Baca Juga: 5 Langkah Menjadi Introvert yang Lebih Sukses di Dunia Bisnis, Apa Itu?

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dedi Sopandi menuturkan, Program Swasta Peduli Duafa telah dibuka sejak tahun 2021. Namun waktu itu hanya khusus Kota Bandung dengan kuota 70 siswa.

"Tahun lalu kami upayakan yayasan atau sekolah swasta turut membantu melalui program kepedulian menggratiskan warga miskin. Saat itu khusus Bandung saja dan ada 70 siswa," jelas Dedi.

Inovasi tersebut akan diterapkan tahun ini kepada 13 KCD se-Jabar. Ia berharap ini sebagai upaya agar anak-anak yang berada di lingkungan keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam dunia pendidikan.

"Tahun ini saya sampaikan program ini ke seluruh cabang dinas. Tolong buka program sekolah swasta peduli kaum duafa dan masyarakat miskin," ujarnya.

Baca Juga: Tes Fokus: Hanya 2 Persen Orang Super Teliti saat 5 Detik Awal! Amati dan Tebak Hewan Apa di Sana

Menurut Dedi, salah satu KCD telah menyampaikan data lengkap, terdapat 21 sekolah dan yayasan SMA/ SMK swasta di Kota Bandung dengan total kuotanya mencapai 748. Mereka siap menampung dan menggratiskan warga miskin selama tiga tahun.

Apabila setiap Kabupaten/ Kota bisa menggratiskan setidaknya dengan jumlah kuota yang sama (748), maka akan ada ribuan anak-anak kurang mampu di Jabar bisa bersekolah secara gratis melalui program tersebut.

"Kami akan membuat pemetaan laporan dari seluruh cabang dinas berapa sekolah se-Jawa Barat yang mau menggratiskan warga miskin, dan berapa jumlah kuota yang bisa diberikan," papar Dedi.

"Ini sebagai bagian dari solusi-solusi yang akan kita gulirkan karena di era pandemi ini yang miskin bertambah banyak, tapi jumlah sekolah negeri terbatas, maka harus dibuka inovasi itu," pungkasnya.***

Editor: Tyas Siti Gantina

Tags

Terkini

Terpopuler