Political Will BUMN Dianggap Tak Jelas, DPP PKS: Mereka Aset Negara atau ATM Penguasa?

- 31 Oktober 2020, 08:50 WIB
Mardani Ali Serang
Mardani Ali Serang /IG@mardanialisera

PR TASIKMALAYA – Mardani Ali Sera, selaku Ketua Dewan Perwakilan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan kritikan kepada kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, dilihat dari sudut pandang kepemimpinan arah political will BUMN tidak jelas arahnya.

“Mestinya Presiden dalam hal ini bisa mengajak DPR betul-betul me-security BUMN dari segala intervensi yang tidak sesuai dengan Good Corporate Government,” tegas mardani yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI.

Baca Juga: Hari Lahir Nabi Muhammad, Israel Cegah 2.000 Orang Lebih Palestina Masuk Masjid Ibrahim Hebron

Lebih lanjut Mardani membeberkan sejumlah data, fakta, dan analisa kerangka fundamental, sekaligus memberikan kritikan yang membangun bagi pemerintah.

“Kalau mau yang gampang, Cuma marah, update status, ya enggak jadi pemenang. Tapi siapa mau, if you stop learning, if you stop reading, if you stop thinking, you stop leading. Kita harus terus belajar, terus berpikir, terus buat analisa, terus membaca biar kita bisa,” jelas Mardani.

Selanjutnya, Mardani mengungkapkan data 10 BUMN terbesar yang pendapatanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal yang diberikan oleh pemerintah pada perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

Baca Juga: Menlu Armenia dan Azerbaijan bertemu di Jenewa, Selesaikan Konflik di Nagorno-Karabakh

“Mulai dari BRI, Telkom, Pertamina, Mandiri, PLN, Pegadaian, Asahan, BNI, Pupuk Indonesia, Jasa Raharja, itu pendapatannya Rp43 triliun, tetapi modalnya Rp1.859 triliun, return on equity-nya Cuma 2,2 persen,” beber Mardani.

Halaman:

Editor: Tita Salsabila

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x